Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, mengingatkan, para kepala daerah agar berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan oknum yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modus penipuan model ini sudah sangat meresahkan. Tidak saja menyasar Bupati/Walikota tapi juga telah sampai ke tingkat kepala desa.
Peringatan Gubernur itu disampaikannya usai memimpin rapat terbatas dengan Bupati/Walikota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (4/11). Soekarwo meminta para bupati dan walikota agar menyosialisasikan kasus “KPK Gadungan” ini kepada jajaran pemerintahannya hingga tingkat desa.
“Sejak UU Desa diberlakukan dan setiap desa dapat dana desa, banyak oknum-oknum mengaku anggota KPK dengan menakut-nakuti terkait kasus korupsi. Nah selama kita benar, justru oknum-oknum ini yang kemudian menghambat kinerja kita. Tak jarang mereka juga minta uang dan ini sangat merugikan,” ujarnya.
Pertemuan ini, lanjutnya, merupakan sosialisasi kepada para Bupati/Walikota oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan di daerah.
“Karena Deputi PIPM ini background-nya dari kejaksaan, jadi beliau punya pengetahuan yang lengkap soal korupsi. Ditambah, akhir-akhir ini marak ada jaksa gadungan, polisi gadungan bahkan KPK Gadungan. Sosialisasi ini agar masyarakat paham bahwa KPK tidak ada perjanjian serta memakai atribut lengkap, justru “KPK Gadungan” ini yang mengaku-ngaku. Data yang masuk menyebutkan bahwa kasus ini sudah masuk ke 14 kab/kota di Jatim bahkan sampai ke desa-desa minta uang kepala desa dari dana desa.” ***
