Pelaporan Pungli, Call Center 193 dan SMS 1193

Ilustrasi: Stop Pungli di berbagai lini. foto:ist

Keseriusan Presiden Jokowi untuk menindak semua pungutan liar (pungli) dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) harus didukung oleh semua pihak.

Sebagai instansi pemerintah yang juga memberi pelayanan kepada para PNS, BKN menegaskan mendukung sepenuhnya pemberantasan pungli.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Herman, mengatakan, BKN mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memberantas pungutan liar di seluruh intansi pemerintah.

Herman menambahkan, salah satu tugas BKN adalah melayani proses manajemen PNS, seperti proses pengadaan, kepangkatan, penyesuaian ijazah, hingga proses pensiun, semuanya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusannya.

Saat ini, selain Kantor Pusat, BKN juga memberikan pelayanan kepada PNS di daerah melalui Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 Provinsi. Menyikapi pelayanan yang bebas biaya ini, Herman menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dilakukan tanpa ada biaya ataupun pungutan.

Terkait pelaporan adanya pungutan liar, masyarakat dapat melaporkannya ke call center 193 atau SMS 1193 dan website di http://saberpungli.id. Selain itu, BKN juga menerima pengaduan bukan hanya terkait pungli melalui aplikasi LAPOR BKN! Yang bisa diakses melalui website www.bkn.go.id, sms ataupun twitter sebagaimana tertera diĀ http://www.bkn.go.id/homepage/lapor-bkn. ***/ist

19 Komentar Pembaca

  1. Pengaduan pungli dg ancaman kekerasan.
    Lokasi TERMINAL BUNGURASIHA. bus jurusan bungurasih Semarang.

    Preman mnfaatkn penumpng yg datngnya dari bandara juanda. Mereka do hiring dn di masukn me bus tujuan meraka pulng. Yg mn bus trsrbut didlmnya such siaga para kawan2nya.
    Tarip paksa :
    *bungurasih-lamongan tarip 250.000 tarif normal 15.000
    *bungurasih-babat. Tarip 300.000 tarif normal 25.000
    *bungurasih-tuban. Tarip 400.000 tarif normal 40.000
    *bungurasih-semarang. Tarip 750.000 tarif normal 150.000

    Kami didlm bus kecewa dn bnyk yg menolaknya. Tp mereka mengancam akn memukul dn brkta kasar kpd pra penumpng. Klu kits ngakh gk punya hang segtu mlh akn mmeriksa smua bawaannya dn mlh akn mngmbil smua hang yg, Ada dlm dompet/tas penumpng. Sopir bus dan crew nha, sekan tutup mta dan telinga. Tolong di dicek kebenaranya ditkp. Kami prnh menulis surat ke kntor polisi stmpt. Tp kmudiannya kami masih kenak pungli lg. Trims…

  2. Pungli dgn ancaman di terminal bungurasih sngat luar biasa. Sasarannya, adlh penumpang dr juanda

  3. Mohon pencerahan kalo kena tilang langsung warna merah
    apakah tidak ada untuk di bayar di bank untuk mempermudah karena jarak dan tempat yang jauh

  4. Ass! Bapak yg terkait,didesa kami desa langkap kec burneh bangkalan kok tidak spt desa yg lain,(tidak adanya pemilihan kepala desa sampai skr) padahal desa yg lain sudah dilakukan pemilihan serentak
    Ada apa dengan desa kami pak ? mohon segera ditindak lanjuti.

  5. Mohon ijin.. kami sbg waraga jatim ds.pejok kec kepuhbaru. Kab bojonegoro.
    Mau menayakan Mengenai masalah Prona. Kami mau menanyakan benar gak setiap.. pengajuan prona untuk setiap pemohon dimintai uang 750 rb..untuk pengganti patok dan biaya pengukuran… setau kami kok untuk program prona kok gratis/kalo memang ada administrasi kami mohon kejelasn…kami sebg warga tdk pernah diberi kejelasan kpd pihak desa kami..kalo minta kejelasan langsung dicoret dari daftr pemohon.dan bagusnya lagi setiap meminta bukti pembayaaran uang 750. Gak dikasih.. cmk ditulis olh pak rt setempat…
    Anehnya lagi setiap desa yang mendapat program tsb disamakan biayanya 750 rb olh bpk camat alsanya biar tdk ada gejolak”mohon maaf sebelumnya mohon dicek benar dan tidaknya di lapangan.

  6. Ass wr wb bapak ibu yg terhormat kami mengurus sertifikat tanah hanya untuk tanda tangan bpk camat minta 50 juta dan desa 50 juta…kami minta tolong pada bapak yg terhormat kami harus bagaimana

  7. Pungli di tingkat desa dan kecamatan mash tergolong tingi mohon tindakannya

  8. Pak. Di Desa Marparan ada program Prona sertifikat tanah massal. Ada 1700 tanah yang di sertifikat. Setiap petak tanah dikenai biaya 400.000. Jadi kalau di total 680.000.000. Tolong pengamannya. Sebab hal ini sangat merugikan warga di desa Marparan

  9. Pak. Di Desa Marparan ada program Prona sertifikat tanah massal. Ada 1700 tanah yang di sertifikat. Setiap petak tanah dikenai biaya 400.000. Jadi kalau di total 680.000.000. Tolong penanganannya. Sebab hal ini sangat merugikan warga di desa Marparan

  10. pk, tolong kami dr banyuwangi
    desa tambong krajan rt 01/rw,04
    kec,kabat
    pungutan liar bikin sertivikat tanah prmeternya ratusn lebih, janji 8bln, tp smpai 4thn blm ada kbr, biayapun sudah diterima 7jt
    itu bkn kami saja bnyk msarakat setmpt pun kena korbannya

  11. As’salamualaikum wrb….
    Salam sejahtra
    Alamat:dk.bareng geneng
    Rt/rw:002/002
    Kel/desa:bareng
    Kec. :sawahan
    Kb:nganjuk
    Lapor bahwasan nya pada senin tgl 12 pebruari 2018 terjadi pungutan dana untuk pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.600.000 (enamratus ribu rupiah)/sertifikat
    Keterangan setiap pemohon di haruskan membayar uang muka Rp.300.000(tigaratus ribu rupiah)/1 sertifikat sebelum proses pengukuran di lakukan dan
    Sisa pembayaran menyusul sa’at pengambilan sertifikat
    Banyak warga yg mengeluh akn tetapi tak mampu menolak
    Minim nya pengetahuan memaksa mereka bersedia mengikuti aturan tersebut
    Jika tak membayar maka tidak akan ada proses.terkecuali orang2 ter tentu
    Untuk membuktikan kebenaran nya saya mohon cek ke tkp
    Laporan selesai
    Trimakasih atas kerja sama nya
    Majulah indonesia ku
    Wasalamualaikum wrb….

  12. Assalamualaikum. Wr. Wb..
    Salam sejahtera.
    Saya berasal dari warga :
    Desa jabung, kec. Laren, kab. Lamongan Jawa Timur.
    Saya ingin menanyakan mengenai program prona yg sementara ini berlangsung di desa kami. Dan sy termasuk salah satu warga yg mengikuti program tsb, dan sudah di mintai uang administrasi sebesar 700.000 oleh panitia desa dan katanya nanti akan di suruh membayar biaya tambahan lagi sebesar 300.000 lg, dan sebagian warga banyak yg sudah membayar 1 jt. Dan menurut informasi lg biaya 1 jt itu blm cukup, artinya akan ada tambahan lgi. Jadi kira” pantaskah biaya yg di bebankan kepada kami (warga) dg nominal tsb,,? Terus terang kami sangat keberatan karena menurut kami biaya administrasi sebesar itu terlalu berlebihan.
    Demikian pertanyaan dan informasi dr sy mohon selamatkan kami rakyat jelata dr para pungli dan mohon ketersediaanya utk mengecek di tkp. Terima kasih.
    Wassalam.. Wr. Wb.

    • Miris dg pungli di desa.
      Saya melihat berita di media televisi bebrapa desa kepala desa dan jajaran perangkatnya di tangkap karena memintai warganya sebesar 500.000 untk program prona tsb. Nah bgmn dg desa kami yg di mintai smpai 1 juta lebih oleh panitia desa ?? Kami warga tk berdaya kalau kami gk mengikuti, daftar kami akan di coret.

  13. kades saya di desa tlogorejo pagak kab.malang sudah sangat parah korupnya pak.ciduk saja pak,terima kasih

  14. Saya menyampaikan keluh kesah warga desa balong gabus dusun balong macekan .kecamatan sidoarjo kode pos 61265
    Kasi bendahara dan kepala desa balong macekan yg baru jadi…yg sebelumnya mnjabat sebagai sekdes balong macekan..
    Telah melakukan pungli dengan kasi bendahara dan pihak kecamatan ..alokasi dana desa jalan…keluhan warga sudah lama
    Dan warga ingin kebijakan pemerintah mengenai alokasi dana tersebut..
    Hukum hrus ditegakkan…segera tuntaskan pungli
    Pemerintah harus segera periksa kasi bendahara dan kepala desa..

  15. Program pemerintah tentang sertifikat tanah gratis..dijadikan pungli oleh pihak keluran kedung putri.paron.ngawi jawa timur.istri saya.hrs mengelurkan 170rb.utk pendataan dan pendaftaran..jumlah sbesar 170 bagi kmi berat krna kmi hanya pkerja kasar dan serabutan.cba klo di kali 100 warga sdh berapa rupiah yang didpt pihak kelurahan trsbt.

  16. Saya ingin mangurus pindah masuk ke RT 3 RW 1 Kel Lidah Kulon Kec Lakarsantri (dengan ketua rt bernama kundari dan ketua rw subiyanto). Dikenakan biaya 1.500.000 rupiah dari pak RT nya. Disertai dengan surat edaran dari RW nya (surat tercantum th 2015 dengan nam rw yang berbeda). Apakah biaya seperti ini diperbolehkan ? Saya mencari uang segitu sudah cukup sulit.
    Dan menurut saya, hal ini akan mempersulit keluarga keluarga kecil lainnya yang mungkin penghasilan masih rendah.

    Mohon saran dan tindak lanjutnya mengenAi hal ini.

    Terima kasih

  17. 1193 ,193 , 1708 preeeeetttttt gak ada yg aktif nomernya bullshit doang

  18. Bungurasih masih tetap rusuhh… dr taun 2000an smp skrg calo2 msh ttp berkuasa di trminal… sungguh sangat di sayangkan… harusnya pihak pengelola control tuh calo2 bajingan…
    Maaf klo sy gunakan kata2 kotor karna saya kecewa sekali.

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2018. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim