Kamis, 30 Maret 2017

Koperasi dan UMKM Tulang Punggung Ekonomi Antiresesi

Produk-produk UMKM kualitas ekspor Jawa Timur yang sangat memerlukan hadirnya Negara sebagai bagian dari keberpihakan. foto:widikamidi

Negara harus memiliki keberpihakan serius pada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tugas negara untuk menginventarisir dan mencarikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat kecil seperti pelaku koperasi dan UMKM.

Sebenarnya telah dirumuskan melalui reformasi struktural dalam pembiayaan. Reformasi struktural dalam pembiayaan itu pemihakan terhadap koperasi dan UMKM dengan memberikan suku bunga yang rendah dan pajak yang rendah pada koperasi dan UMKM.

Jika ingin membenahi ekonomi dalam negeri dengan baik, negara harus memerlukan pemihakan yang serius. Ini sebetulnya tidak sekadar acara antara koperasi UMKM dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koperasi dan UKM, tetapi lebih memberikan masukan solusi terhadap krisis global yang terjadi saat ini.

Indonesia dan Jawa Timur memerlukan pemihakan yang serius. Keberpihakan terhadap koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan suku bunga yang rendah, serta pajak yang rendah. Kalau bisa diberikan previllage pemutihan pada koperasi dan UMKM.

Saat krisis global, seperti sekarang ini, keadaan ekonomi global cenderung stagnan. Ini menyebabkan kondisi fiskal dan moneter kurang baik. Gempuran terjadi di negara-negara industri yang sebagian hidupnya berada pada ekspor yang sangat ditentukan pada surplus neraca berjalan.

Sebagai pengalaman pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, tetapi koperasi dan UMKM telah menjadi penyangga ekonomi dan tahan terhadap resesi.

Empirik seperti ini menjadi pembelajaran kita bahwa penguatan ekonomi nasional sebagai solusi basis di dalam penyelesaiaan ekonomi dalam krisis. Koperasi dan UMKM inilah yang mampu menjadi penyangga ekonomi nasional dan anti resesi. Bisa dikatakan bahwa koperasi dan UMKM ini sebagai tulang punggung ekonomi yang antiresesi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga murah dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Model pembiayaan ini salah satunya melalui loan agreement.

Dari skema pembiayaan yang murah itu dibentuklah Bank UMKM Jatim dan Bank Tani. Bank Jatim sebagai bank umum di Pemerintah Provinsi Jawa Timur diberikan pinjaman oleh pemerintah untuk lending kredit murah kepada masyarakat.

Skema pembiayaan kredit murah kepada rakyat kecil dilakukan dengan model loan agreement melalui perbankan. Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim memberikan kredit linkage program dengan bunga ringan. Mengubah dari konsep grand menjadi loan agreement untuk pembiayaan ekonomi sektor produktif seperti koperasi dan UMKM.

Ini  menjadi lebih produktif. Dorongan bukan pada kebutuhan-kebutuhan konsumsi jangka pendek. Dengan loan agreement ini sektor UMKM tumbuh dengan subur dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jatim tahun 2015, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98 persen dari total PDRB Jatim Rp1.689 triliun. Selain itu, Koperasi dan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 92 persen. ***

Sumber: Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, saat penyerahan dana bergulir melalui loan agreement sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM Jawa Timur, di Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya, Sabtu (10/9).

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim