Infrastruktur Tertunda: Skenario penyelesaian JLS Pacitan-Malang. foto:widikamidi
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta kepada tim anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Koordinasi dimaksudkan untuk mengawal dan memastikan dana pusat yang saat ini sedang tertunda, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) agar segera cair.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Anwar Sadad diparipurna DPRD Jatim, mengatakan, tahun 2016 ini terdapat banyak penurunan pendapatan yang diakibatkan adanya pajak daerah dan tertundanya penyaluran dana pusat ke daerah diantaranya DAU. Oleh karenanya pihaknya berharap segera mengawal dan meyakinkan kepastian Dana dari pusat tersebut pasalnya sebentar lagi akan ada pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2017.
“Untuk itu kami paham dan sependapat bahwa dalam menentukan proyeksi target pendapatan harus cermat, dan mempertimbangkan banyak aspek, sehingga proyeksi target pendapatan tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
DPRD juga menyampaikan kepada eksekutif agar di tahun 2016 sesuai arahan presiden yaitu mempercepat pembangunan. Dimana percepatan pembangunan disini harus diartikan secara luas antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan Sumber Daya Manusia nya.
“Dengan adanya perhatian tersebut diharapkan tujuan untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak serta kesempatan kepada setiap warga negara dan daerah tertinggal dapat mensejahterahkan masyarakat miskin di Jatim baik melalui peningkatan akses sarana dan prasarana,sehingga terjadi harmonisasi kehidupan antar daerah maupun antar masyarakat,” ujarnya.
Terkait cukai rokok atau pajak rokok, pihaknya meminta pihak eksekutif agar melakukan langkah-langkah dan upaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat apabila nanti bea cukai rokok mengalami kenaikan.
Jawa Timur ini merupakan daerah terbesar produksi rokok di Indonesia, dengan adanya langkah dari pemerintah diharapkan tidak terjadi gejolak dan dapat mengambil langkah alternartif untuk antisipasi dampak-dampak negatif dari kenaikan cukai rokok. ***
