Jatim Maksimalkan Skema Public Private Partnerships

Gubernur Soekarwo dan Kepala Perwakilan BI Wilayah Jatim Benny Siswantodi di Gedung BI, Surabaya.

Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Sukses Proyek SPAM Umbulan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperkuat skema Public Private Partnerships (PPP) sebagai skema alternatif  sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur di Jawa Timur. PPP adalah salah satu skema kerjasama  pemerintah dan swasta (KPS) yang menjadi tumpuan dari program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

Skema Public Private Partnerships sudah dilakukan di Jawa Timur sehingga pembiayaan infrastruktur bisa segera dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

Model skema Public Private Partnerships dicobakan pada proyek KPS SPAM Umbulan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan peran swasta dalam merealisasikan  tersedianya  air minum  dan air bersih bagi  kurang lebih 1,3 juta jiwa.

Skema itu sukses dicobakan dan membuat untuk semua pihak. Keuntungannya bagi pemerintah adalah bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat mulai Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.

Umbulan kini menjadi salah satu contoh pembiayaan Public Private Partnerships untuk infrastruktur. Diharapkan akan ada lagi proyek lain yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur guna kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mengoptimalisasikan  peran BUMD  dalam pembiayaan pembangunan dalam berbagai bentuk kerjasama. Diantaranya akan dilakukan ekspansi oleh Bank Jatim ke  wilayah lain dengan tujuan  meningkatkan transaksi dan mempermudah  perdagangan antarpulau, menjadi salah satu sumber  baru dalam memperoleh dana dari pihak ketiga dan memperluas  daerah pemasaran  Bank Jatim. Malahan saat ini sudah dibuka  beberapa kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di  Batam, Kupang,  Manado,  Makasar dan  Banjarmasin.

BUMD lain yang juga mampu memberi peran positif bagi pembangunan di Jatim adalah Petrogas. Petrogas merupakan  salah satu BUMD  yang memiliki  infrastruktur gas trading  dan menjadi  BUMD pertama yang  memiliki badan  usaha pelabuhan yakni  pelabuhan dermaga  internasional Gresik dan  Pelabuhan  Probolinggo  baru.

Project yang akan dikerjakan Petrogas diantaranya investasi di bidang storage dan regasifikasi LNG dengan nilai Investasi USD 466 Juta. Investasi Tambahan Pengelolaan Blok Cepu dengan Nilai Investasi USD 215 Juta dan pengembangan usaha lain dengan Nilai Investasi USD 20 Juta. Sedangkan untuk  kawasan pelabuhan akan  Investasi ± Rp. 3 Triliun untuk reklamasi dan pembangunan Dermaga III Pelabuhan Probolinggo dan pengambilalihan PT DABN selaku BUP pengelola Pelabuhan Probolinggo Baru sebagai anak perusahaan.

Ke depan, memungkinkan adanya restrukturisasi pembiayaan fiskal dengan pola loan agreement. Contohnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Bank Jatim Tbk, meminimalkan pajak UMKM dengan tujuan menjustifikasi daya saing produk UMKM, dan menjadikan suku bunga SBI (instrument moneter) harus riil sebagai acuan. ***

Sumber: Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo. Disampaikan pada Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur bertemakan “Penguatan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Jawa Timur di Bank Indonesia, Surabaya, Rabu (24/8).

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim