Gubernur Soekarwo dan Kepala Perwakilan BI Wilayah Jatim Benny Siswantodi di Gedung BI, Surabaya.
Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Sukses Proyek SPAM Umbulan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperkuat skema Public Private Partnerships (PPP) sebagai skema alternatif sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur di Jawa Timur. PPP adalah salah satu skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang menjadi tumpuan dari program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
Skema Public Private Partnerships sudah dilakukan di Jawa Timur sehingga pembiayaan infrastruktur bisa segera dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
Model skema Public Private Partnerships dicobakan pada proyek KPS SPAM Umbulan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan peran swasta dalam merealisasikan tersedianya air minum dan air bersih bagi kurang lebih 1,3 juta jiwa.
Skema itu sukses dicobakan dan membuat untuk semua pihak. Keuntungannya bagi pemerintah adalah bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat mulai Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.
Umbulan kini menjadi salah satu contoh pembiayaan Public Private Partnerships untuk infrastruktur. Diharapkan akan ada lagi proyek lain yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur guna kepentingan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mengoptimalisasikan peran BUMD dalam pembiayaan pembangunan dalam berbagai bentuk kerjasama. Diantaranya akan dilakukan ekspansi oleh Bank Jatim ke wilayah lain dengan tujuan meningkatkan transaksi dan mempermudah perdagangan antarpulau, menjadi salah satu sumber baru dalam memperoleh dana dari pihak ketiga dan memperluas daerah pemasaran Bank Jatim. Malahan saat ini sudah dibuka beberapa kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di Batam, Kupang, Manado, Makasar dan Banjarmasin.
BUMD lain yang juga mampu memberi peran positif bagi pembangunan di Jatim adalah Petrogas. Petrogas merupakan salah satu BUMD yang memiliki infrastruktur gas trading dan menjadi BUMD pertama yang memiliki badan usaha pelabuhan yakni pelabuhan dermaga internasional Gresik dan Pelabuhan Probolinggo baru.
Project yang akan dikerjakan Petrogas diantaranya investasi di bidang storage dan regasifikasi LNG dengan nilai Investasi USD 466 Juta. Investasi Tambahan Pengelolaan Blok Cepu dengan Nilai Investasi USD 215 Juta dan pengembangan usaha lain dengan Nilai Investasi USD 20 Juta. Sedangkan untuk kawasan pelabuhan akan Investasi ± Rp. 3 Triliun untuk reklamasi dan pembangunan Dermaga III Pelabuhan Probolinggo dan pengambilalihan PT DABN selaku BUP pengelola Pelabuhan Probolinggo Baru sebagai anak perusahaan.
Ke depan, memungkinkan adanya restrukturisasi pembiayaan fiskal dengan pola loan agreement. Contohnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Bank Jatim Tbk, meminimalkan pajak UMKM dengan tujuan menjustifikasi daya saing produk UMKM, dan menjadikan suku bunga SBI (instrument moneter) harus riil sebagai acuan. ***
Sumber: Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo. Disampaikan pada Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur bertemakan “Penguatan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Jawa Timur di Bank Indonesia, Surabaya, Rabu (24/8).
