Gubernur Jawa Timur saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur.
Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2016 layak dilanjutkan pembahasannya oleh Komisi dan Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur, SW Nugroho, mengatakan, sebelum ada pembahasan lebih lanjut terdapat beberapa catatan yang harus dicermati. Pertama, Badan Anggaran prihatin atas defisit anggaran yang terjadi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Â sehingga yang menjadi permasalahan utama adalah mencari sumber dana untuk menutup defisit anggaran tersebut. Apakah diperoleh dari dana pinjaman, penjualan aset daerah yang dipisahkan atau ditutup dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.
Kedua, terhadap kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dalam Nota Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang dana cadangan estimasi kebutuhan dianggarkan sebesar Rp 600 miliar yaitu Tahun 2015 dianggarkan sebesar 0 rupiah, Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 400 miliar dan Tahun 2017 dianggarkan Rp 200 miliar. Untuk itu, Badan Anggaran meminta kepada Komisi A (pemerintahan) agar segera memberi masukan mengenai kepastian kebutuhan Pilgub tersebut senyampang masih dlakukan pembahasan Raperda tentang dana cadangan dan akan ditetapkan sebelum Perubahan APBD 2016 disetujui bersama.
Ketiga, kepada komisi komisi agar mencermati program-program yang ada di SKPD mitra kerjanya, sehingga anggaran yang direncanakan memang betul-betul untuk menunjang target kinerja Pemerintahan.
Keempat, Badan Anggaran meminta kepada eksekutif, bahwa pada saat hearing pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan komisi-komisi nanti agar para SKPD betul-betul memahami dan menjelaskan program-programnya, sehingga tidak terkesan melempar tangan. ***
