Gubernur Soekarwo. foto:ist
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menegaskan, pembangunan suatu daerah harus berkelanjutan dan inklusif. Karena pembangunan pada dasarnya berkelanjutan, program-program yang lama dan baik hendaknya diteruskan dan dilanjutkan. Sedangkan yang baru dan baik harus dicari dan ditingkatkan.
Menurut Soekarwo, pembangunan harus inklusif sebab dalam UU No. 25 Tahun 2007 makna pembangunan adalah pembangunan inklusi. Artinya, pertumbuhan itu penting, tetapi pertumbuhan tersebut harus bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jadi, tidak ada gunanya tumbuh tinggi tetapi tidak mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Itu dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan.
Masih menurut Soekarwo, hanya pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang dapat mewujudkan keadilan menjadi bagian rumusan di RPJMD. Pembangunan inklusif, pertumbuhan yang tinggi dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tidak kalah pentingnya, Bupati dan Walikota juga perlu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM memiliki tiga unsur penting yakni rasio pendidikan, derajat kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat.
“Pembangunan nasional subsistemnya berasal dari pembangunan provinsi, sedangkan pembangunan provinsi subsistemnya berasal dari kabupaten/kota. Dari pemerintah pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota saling berkaitan satu sama lain dan berkelanjutan,” jelas Soekarwo.
Mengenai pembangunan, Gubernur juga menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Pelantikan Gubernur dan Wagub Sulawesi Tengah di Jakarta, bahwa dalam UUD 1945 pasal 18, prinsipnya Indonesia adalah negara kesatuan. Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi, dan provinsi dibagi kabupaten/kota. Dalam hal ini, konstitusi kita menempatkan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tegak lurus. Inilah salah satu dasar pembangunan berkelanjutan. (*)
