RKPD 2017 untuk Mewujudkan Provinsi Industri

Paparan Pakde Karwo terkait mewujudkan Jawa Timur sebagai Provinsi Industri menyihir antusiasme peserta Musrenbang 2017. foto:widikamidi

Perlunya Membangun BPR di Kabupaten/Kota Sebagai Linkage Program dengan Bank Jatim

Pencanangan sebagai provinsi industri tahun 2016 lalu membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur Tahun 2017, yang digelar hari ini, Rabu (13/4), difokuskan untuk memperluas dan mempercepat aksi sebagai provinsi industri.

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, membuka langsung RKPD atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jatim Tahun 2017, menegaskan, bahwa kontribusi industri terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur cukup besar, yaitu mencapai 29,27 persen.

Dikatakan Soekarwo, Provinsi Jawa Timur harus segera memperluas dan mempercepat Jawa Timur menjadi provinsi industri. Memperluas dan mempercepat sebagai subsistem pembangunan nasional. Sehingga tema RKPD 2017 adalah Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.

RKPD merupakan tindak lanjut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) nasional, untuk memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

Untuk mewujudkan RKPD Jawa Timur 2017, langkah yang dilakukan salah satunya, dengan membenahi struktur industri, mengembangkan dan memperkuat UMKM bagi kelompok bawah. Kontribusi sektor UMKM ini sangat besar, yakni 54,98 persen.

Selain itu, lanjut Soekarwo, prioritas RKPD 2017 juga untuk peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), pengembangan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan industri dan perdagangan, pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan kedaulatan pangan, peningkatan infrastruktur, kemaritiman dan kelautan, dan harmonisasi sosial.

Pengembangan industri dan perdagangan, Jawa Timur akan serius melakukan pengembangan industri primer, utamanya di kelompok agro. Pemprov bersama dengan 38 pemkab/pemkot juga akan bersama-sama mengembangkan industri tak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan.

“Kami sangat serius membuat industri primer di kelompok agro. Jika kualitas SDM-nya bagus, bisa menjadi tenaga kerja industri primer di pedesaan, bukan industri perkotaan. Makanya pengembangan sektor industri primer tidak hanya dilakukan di perkotaan, tapi juga di daerah,” jelasnya.

Dalam pengembangan industri dan perdagangan, terdapat sistem online dari produsen ke konsumen pada 116 pasar di Jawa Timur. Ini untuk memantau harga dengan SISKAPERBAPO, yakni pengembangan tools pemantauan pergerakan harga di 38 kabupaten/kota non penghitungan inflasi, dan pengendalian harga bahan pokok di 78 pasar. “Peningkatan perdagangan antar daerah (dalam negeri) juga kita lakukan melalui 26 Kantor Perwakilan Daerah (KPD) di 26 Provinsi,” imbuhnya.

Pengembangan industri primer, dilakukan dengan memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas manajemen usaha melalui pelatihan pada inkubator dan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Lalu memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas produk seperti packaging atau kemasan, standarisasi produk, desain produk, ditambah rencana pemberian pinjaman kredit lunak melalui linkage program yang dilakukan Bank Jatim ke Bank UMKM di kabupaten/kota pada tahun 2016.

Khusus bidang ini, Gubernur meminta bupati/walikota di Jawa Timur membangun BPR kabupaten/kota menjadi linkage program dengan Bank Jatim untuk memberikan suku bunga murah kepada industri primer dan UMKM. Dengan begitu, UMKM makin bisa memperkuat posisi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Musrenbang yang digelar mulai pukul 09.00 sampai 14.00 ini diikuti tak kurang dari 750 peserta dari berbagai unsur. Masing-masing terdiri dari Forpimda Jawa Timur, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Bappeda se-Jatim,Setdaprov Jatim, BUMN/BUMD/BUMS, Departemen/Non Departemen, DPRD Provinsi, Parpol, Perguruan Tinggi, BEM, LSM/Ormas, Perwakilan Donor, Dewan Riset Daerah Jatim, dan Lintas Agama. Sementara dari pemerintah pusat hadir, perwakilan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kementrian Pertanian, Kemendikbud, dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2020. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim