Pemerintah Pusat mengapresiasi program database penduduk miskin di Jawa Timur yang dinilai tepat sasaran.
Adanya program database itu maka program pengentasan kemiskinan akan lebih terarah.
Dengan database itu pula dimungkinkan target penurunan angka kemiskinan bisa tercapai. Menurut Pemerintah Pusat, program itu bisa menjadi contoh bagi provinsi lain.
Apresiasi Pemerintah itu dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) memuaskan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur.
LHP untuk Provinsi Jawa Timur tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pada Semester 2 Tahun 2015 di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda, Rabu (13/1).
Syamsudin, Plt. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, menuturkan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal program database penduduk miskin di Jawa Timur, yakni pengelolaan database yang terpadu. Maksudnya, perlu diintegrasikan dan disinkronkan dengan beberapa program yang berpotensi menjadi kendala penanggulangan kemiskinan itu sendiri.
Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh jajarannya agar program database kemiskinan di Jawa Timur segera tersinkronkan. Jumlahnya segera diperbaharui dan segera dihimpun untuk memperoleh hasil yang terbaik.