Jatimnomics Khas Jatim Berbuah Doktor HC untuk Pakde Karwo

Prosesi penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) Bidang Ilmu Ekonomi oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof Moh Nasih kepada Soekarwo. foto:istimewa

Gagasan Jatimnomics Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, membuahkan pengakuan membanggakan dari kampus bergengsi di Jawa Timur, Universitas Airlangga. Gubernur Soekarwo dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) Bidang Ilmu Ekonomi, Sabtu (22/8).

Jatimnomics adalah model Indonesia incorporated dalam menghadapi era perdagangan bebas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Gelar kehormatan Doktor HC oleh Universitas Airlangga kepada Soekarwo adalah yang ke- 10 sejak berdiri selama hampir 61 tahun. Sementara untuk bidang ilmu ekonomi, gelar Doktor HC bagi Soekarwo adalah yang kedua dianugerahkan Universitas Airlangga.

Dalam orasi ilmiah di podium kehormatan Soekarwo menjelaskan, konstruksi Jatimnomics berkonsentrasi pada kinerja pembangunan ekonomi Jawa Timur agar mampu menghasilkan produk dengan daya saing yang kompetitif di pasar domestik maupun pasar global.

Jatimnomics juga fokus pada upaya mendorong sistem produksi nasional dari aktivitas pasar domestik nasional di 26 provinsi. Jatimnomics adalah khas Jawa Timur. Ini akan semakin meriilkan kebijakan subsitusi impor dan pada akhirnya akan mampu menekan defisit transaksi berjalan. Bahkan menghasilkan neraca transaksi berjalan akan surplus di level nasional.

Aktivitas ekonomi utama pada Jatimnomics memiliki beberapa ciri diantaranya, peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif serta pengembangan perdagangan atau pasar.  Fokus utama pembelanjaan APBD Jawa Timur yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil melalui pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Gubernur yang sebelumnya sudah bergelar doktor itu, kegiatan utama itu adalah pada produksi, pembiayaan maupun pasar, pemerintah daerah yang terdiri dari unsur Kepala Daerah, Gubernur dan DPRD memiliki peranan penting.

Hubungan ketiganya selalu dalam fase kemitrasejajaran kritis konstruktif, termasuk dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dalam mengkonstruksi jaminan investasi terkait iklim perburuhan yang kondusif. Sementara itu output berupa pertumbuhan tidak hanya sekadar mencapai percepatan, namun lebih kepada dampak di pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas serta pengurangan pengangguran dan peningkatan inclusive growth mindset (IPM). idi

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim