Kelapa Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. RB Fattah Jasin, M.S.
Sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maju apabila memiliki jumlah enterpreneur yang cukup. Minimal, rasio enterpreneur itu adalah 2 persen dari total jumlah penduduk yang ada. Sementara, Indonesia, saat ini hanya memiliki enterpreneur sejumlah 1,65 persen dari jumlah total penduduknya. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan angka sangat besar.
Kelapa Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. RB Fattah Jasin, M.S., dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, negara kita sangat kekurangan enterpreneur. Kalah jauh dibanding dengan negara lain meski hanya di level ASEAN. Jadi Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maju. Jumlah 250 juta penduduk sangat timpang dengan jumlah enterpreneur yang hanya 1,65 persen.
Di Singapore jumlah enterpreneur mencapai 7 persen, sementara jumlah penduduknya kecil. Malaysia mempunyai enterpreneur 5 persen, jumlah penduduk juga kecil. Di Thailand memiliki 4 persen enterpreneur, jumlah penduduk juga tidak seberapa besar. Di Indonesia, jumlah penduduk sangat besar, tapi hanya memiliki 1,65 persen.
Di negeri kita, RB Fattah Jasin, ada beberapa penyebab mengapa enterpreneurnya berjumlah kecil. Beberapa penyebab itu diantaranya adalah terkait arus modal yang diberikan kepada pelaku ekonomi. Bunga modal yang diberikan relatif besar-besar. Harusnya nilai bunga tidak boleh terlalu besar agar pelaku ekonomi, para enterpreneur, bisa berkembang dan melakukan beragam inovasi.
Contoh yang paling nyata adalah akses terhadap pembiayaan. KUR misalnya, bunganya mencapai 22 persen. Ini sangat besar sekali. Pelaku ekonomi pasti kelimpungan dibuatnya. Sebab itu, di era pemerintahan baru ini Kredit Usaha Rakyat atau KUR, menurut informasi terakhir, dihentikan untuk sementara waktu.
Harusnya, Pemerintah Pusat menurunkan suku bunga. Bagaimana mampu menyambut MEA bisa optimis jika bunga KUR saja setinggi itu.
Selain KUR juga ada LPDB (Lembaga Pelaksana Dana Bergulir). Di Jawa Timur ada Bank UMKM. Kalau dana bergulir, melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI, suku bunga sepertinya sudah diturunkan. Koperasi dan UKM di Indonesia tugasnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan. Sebab itu bunga LPDB memang harus turun.
Jadi tanpa berani menurunkan jumlah bunga kredit maka tak akan mudah menghadapi MEA ini. Padahal negara lain bunga kreditnya sudah pada level nol koma.
Saat ini, juga informasi paling mutakhir, serangkaian kebijakan sudah dibuat. Untuk pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam misalnya, bunga LPDB hanya 5 persen. Kalau Dibagi 12, ketemu angkanya adalah nol koma sekian bunganya. Kredit Koperasi dan UKM juga sudah menjadi 8 persen. Kalau dibagi 12 ketemunya juga masih nol koma sekian persen juga. Untuk dana bergulir semacam LPDB ini bunga kredit sudah bisa bersaing dengan negara lain. widi kamidi
