Jatimnomic, Konsep Anggaran APBD Tahun 2015

Usaha mikro perajin tusuk sate di Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Satu desa membuat tusuk sate, 1000 biting tusuk sate hanya berharga 4500 rupiah. Untung sangat tipis. Namun menurut Latinah, ketua kelompok perajin, itu lebih baik ketimbang menjadi TKI di luar negeri. foto:widi antoro

Perayaan Tahun Baru 2015 masih terasa hangat. Banyak orang masih dijumpai saling memberi ucapan selamat. Di media-media sosial malah masih sangat terasa kehangatannya. Mereka belum pada mandeg dan bosan memosting banyak hal mengenai Tahun Baru. Tapi kita tidak sedang membicarakan itu. Membicarakan hal lain yang digagas Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo untuk 2015. Yaitu, Jatimnomic!

Beberapa saat sebelum Jatimnomic ini dipidatokan Gubernur Soekarwo di hari pertama PNS masuk bekerja Tahun 2015, A Prasetyantoko menuliskan “nomic” lain di Kompas. Antara lain dia menuliskan, kendati Jepang tak menganggap hari raya Natal sebagai libur nasional, gemerlap kemeriahan tetap terlihat di berbagai sudut kota Tokyo. Bulan Desember perlu energi lebih besar, selain karena musim dingin, juga ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Anomali terjadi jika harga minyak dunia justru turun.

Sebagai negara pengguna energi, Jepang diuntungkan penurunan harga minyak dunia sehingga punya kesempatan mendorong pilar terakhir Abenomics, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Demikian juga India yang berencana mendorong industrialisasi secara masif sebagai bagian dari program Modinomics seiring dengan turunnya harga energi global. Bagaimana dengan Indonesia?

Minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari sempat turun ke harga 54,11 dollar AS per barrel di New York Mercantile Exchange. Turunnya harga minyak disebabkan dua hal pokok. Pertama, faktor fundamental terkait dengan penurunan permintaan energi akibat pertumbuhan global masih lemah. Kedua, faktor kompleksitas geopolitik global. Oleh karena itu, tak ada jaminan harga minyak tak akan naik lagi pada masa depan.

Penurunan minyak dan dinamika nilai tukar menandai perang kepentingan antarnegara dalam rangka pemulihan ekonomi. Ada kecenderungan setiap negara menjalankan kebijakan beggar-thy-neighbour atau kebijakan berorientasi domestik yang cenderung merugikan negara lain. Tanpa harus merugikan negara lain, sepertinya kita harus merumuskan yang kita mau terkait dengan dinamika harga minyak dunia.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas telah mengeluarkan rekomendasi. Dua yang terpenting adalah menghapus produksi bensin jenis RON 88 dan mengganti dengan RON 92 yang lebih ramah lingkungan serta mengusulkan sistem subsidi tetap. Rekomendasi pertama mensyaratkan revitalisasi kilang pengolah minyak oleh Pertamina. Rekomendasi kedua membutuhkan legislasi dari parlemen. Keduanya tidak mudah secara teknis dan politis.

Meskipun sulit secara teknis, rekomendasi pertama jauh lebih memungkinkan segera dijalankan pemerintah. Adapun rekomendasi kedua membutuhkan kerja politik. Sangat mungkin perlu perombakan kabinet untuk mengakomodasi partai koalisi yang akan bergabung.

Jalan tengah bisa dilakukan dengan memproduksi premium bersubsidi (RON 88) secara terbatas. Selebihnya memperbanyak premium nonsubsidi (RON 92). Jalan apa pun yang diambil pemerintah sebaiknya diletakkan dalam konteks besar strategi pembangunan ke depan. Perlu ada definisi konkret dari Jokowinomics. Penurunan harga minyak harus dimanfaatkan untuk mempercepat program pembangunan ala Joko Widodo.

Penerapan subsidi tetap dengan menentukan besaran subsidi setiap liter premium dan solar, misalnya Rp 1.000 per liter, akan mengubah lanskap fiskal kita. Pertama, ada kepastian besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk satu tahun anggaran sehingga revisi APBN bisa diminimalkan. Kedua, memberikan ruang penambahan belanja modal untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Ada dua opsi kebijakan subsidi tetap, yakni diberikan kepada produsen atau konsumen. Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah menorehkan sikap politiknya dalam pengelolaan ekonomi saat menaikkan harga BBM bersubsidi pada November lalu. Seperti disampaikan dalam pidato pengumuman kenaikan harga, pemerintah ingin mengubah lanskap perekonomian, dari berbasis konsumsi menjadi produksi.

Pernyataan ini bisa menjadi kerangka politik dalam kebijakan ekonomi yang diterjemahkan dalam strategi yang lebih mikro dan sektoral. Penerapan sistem subsidi tetap bisa dimaknai sebagai tindak lanjut upaya membangun basis produksi dalam perekonomian domestik.

Selama sepuluh tahun terakhir, tak ada kebijakan industrial yang memadai dalam rangka membangun basis ekonomi produktif. Ini saatnya kembali pada kebijakan industrial yang benar dengan cara merumuskan peran pemerintah dalam perekonomian.

Ruang fiskal Rp 230 triliun yang diproyeksikan tersedia dalam R-APBN 2015 sebagai dampak dari kebijakan BBM dan reformasi perpajakan bisa menjadi modal awal yang memadai untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Investasi asing harus diarahkan untuk lebih banyak membangun industri penghasil bahan baku di dalam negeri agar permintaan bahan baku impor bisa dikurangi secara sistematis. Selain itu, daya saing produk ekspor nonmigas kita harus mendapatkan perhatian, baik lewat komitmen fiskal maupun regulasi lain.

Penurunan harga minyak di pasar dunia ini harus dimanfaatkan dengan baik karena momentum ini tak akan datang lagi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harus diakui, kebijakan ekonomi selalu mengandung unsur ”keberuntungan”. Namun, hal yang lebih penting adalah memanfaatkan keberuntungan parsial ini dalam kerangka lebih besar, dalam kebijakan industri dan ekonomi secara umum. Penurunan harga minyak harus mampu mendorong Jokowinomics.

Nah, ada Abenomics di Jepang. Ada Modinomics di India. Ada Jokowinomics di negeri kita. Dilingkup provinsi ada Jatimnomics yang diberlakukan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo di 2015. Jatimnomics dipaparkan sebagai konsep penggunaan APBD untuk Tahun Anggaran  2015. Konsep ini mengambil fokus utama pembelanjaan APBD Jawa Timur yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil melalui pembangunan UMKM.

Jatimnomic adalah konsep pembangunan yang pro poor . Yaitu pro masyarakat miskin. Pro job,  pro pekerjaan atau antipengangguran. Kemudian pro growth, pro pertumbuhan terhadap ekonomi. Konsep ini menjadi dasar pembelanjaan dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2015. Khususnya untuk membangun perekonomian rakyat kecil melalui UMKM.

Pada 2015 Jawa Timur akan menghadapi tantangan berat. Contohnya di bidang fiscal. Terutama secara makro. Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen. Ini dilakukan BI untuk merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan, dan meningkatkan pertumbuhan kredit.

BI ingin menyedot uang masuk di perbankan sebelum disedot oleh asing. Jadi uangnya ditarik. Mungkin bagi PNS tidak terlalu merasakan efeknya, tapi bagi pelaku UMKM kebijakan ini sangat terasa dan menyulitkan. Suku bunganya pasti naik. Sedangkan pada saat bersamaan, Menteri Dalam Negeri melarang hibah dan Bansos. Ini yang dinamakan kontradiktif antara situasi keuangan di bawah dengan kebijakan yang ada. Ini harus dicarikan jalan. Kita harus berunding. Uang ini harus dicarikan, uang murah untuk UMKM. Demikian menurut Gubernur Soekarwo.

Kenapa uang ini harus dibawa ke UMKM? Sebab, jika tidak, pengangguran pasti bertambah karena jumlah UMKM di Jawa Timur  itu jumlahnya 11,5 juta, dan 95% tenaga kerja bekerja di UMKM. Karena itu, Soekarwo mengajak bupati dan walikota agar sebagian APBD-nya diberikan kepada UMKM. UMKM punya kontribusi besar pada perekonomian kita.

Kedua, kenapa harus ke UMKM? Karena dia kalah dengan perusahaan besar. Contohnya jika pengusaha kecil ingin meminjam modal di Bank, bunganya sebesar 14%. Sedangkan pengusaha besar bunganya hanya 12%. “Ini kan terbalik, inilah yang dinamakan liberalisasi, maka tidak ada pilihan lain, pemerintah harus melindungi yang kecil,” kata Soekarwo.

Oleh karena itu, sebagian besar APBD Tahun 2015 digunakan untuk mengurus UMKM. Salah satunya adalah memberikan modal kepada Bank UMKM untuk membentuk Bank Tani dengan suku bunga 6 persen setahun. Selain itu, ditargetkan, minimal tahun ini ada sepuluh pameran dagang di provinsi lain untuk menjual produk UMKM Jatim.

Selain itu, fokus lainnya adalah mengurangi pengangguran melalui peningkatan kualitas dan jumlah SDM siap kerja. Salah satunya melalui penambahan SMK mini yang berstandar internasional. Targetnya adalah sebanyak 200 SMK Mini dan ini harus sudah selesai dibangun pada 2015. (widi kamidi)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2020. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim