Ilustrasi penanaman modal asing di Jatim. foto:istimewa
Selain Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur juga dicermati oleh DPRD Jatim terkait anggaran 2015.
Kali ini Komisi C DPR) Jawa Timur meminta kepada Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur untuk mengevaluasi anggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp66 miliar.
Suhandoyo, anggota Komisi C DPRD Jatim, mengatakan, selama ini kinerja BPM kurang baik. BPM juga terkesan membebani APBD Jatim. Buktinya, pada APBD 2014, dari dana yang dikucurkan sebesar Rp58 miliar ternyata hanya terserap 40 persen. Itupun tak banyak investasi asing tanam modal di Jatim. Bahkan sekitar Rp20 miliar digunakan untuk membangun gedung.
Suhandoyo juga menjelaskan, dalam hearing bersama Komisi C, BPM Jatim mengakui adanya permasalahan yang menghambat terealisasinya serapan anggaran. Diantaranya kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem pelaporan melalui SPIPISE.
Masih menurut dia, disaat memiliki kinerja buruk, BPM malah justru mengajukan penambahan anggaran dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 66 miliar. Dengan kinerja demikian bagaimana memberikan penambahan. Tentu ini harus dievaluasi jika tidak rasional.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq, mengakui, jika pada tahun 2014 penyerapan anggaran BPM sangat rendah. Apalagi diketahui BPM Jatim kesulitan untuk mendatangkan investasi di bidang otomotif di Jatim. Padahal di satu sisi Jatim memberikan kemudahan dalam proses perijinan sekaligus lahan. Karenanya, BPM seharusnya meningkatkan kinerjanya, diantaranya menarik investasi asing untuk menanamkan investasinya ke Jatim. (kmf/idi)
