Kapitalisasi Pasar Buah Capai Rp75 Triliun

Apel China membanjiri pasaran. foto: dok kontan

Pemerintah Perlu Terapkan Pembatasan Impor Produk Hortikultura

Buah-buahan dari China kuasai pasar dalam negeri. Itu belum ditambah buah dari beberapa negara lain. Yang mengejutkan nilai impor buah itu sangat besar. Yaitu mencapai Rp17 triliun. Sebuah angka yang sangat besar.

Melansir Agrofarm, Direktur Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor Sobir Ph.D mengatakan, masyarakat Indonesia sekarang makin kaya. Itu terlihat dari peralihan beras sebagai pangan pokok ke pangan lain. Peningkatan pendapatan per kapita itu akan menurunkan tingkat konsumsi beras, dan meningkatkan konsumsi sayur, buah, daging, dan sus

“Sementara pasokan buah dan sayur tidak cukup, maka kita impor. Tercatat pada tahun 2011 nilainya mencapai Rp 17,06 triliun. Impor meningkat tajam karena ada peningkatan populasi jumlah penduduk sebesar 2%,” katanya.

Menurutnya, pendapatan naik imbasnya orang makan buah dan sayur makin tinggi. Pola preferensi berubah. Bawang putih dahulu hanya untuk masakan daging, sekarang semua masakan menggunakan bawang putih.

Tidak terpikirkannya untuk mengganti 1 kg beras ini yang menyebabkan lonjakan impor hortikultura. Diversifikasi pangan tidak terjadi karena pengalihan kembali ke pangan pokok. Nilai kapitalisasi pasar buah sebesar Rp 75 triliun dan ini bisnis menggiurkan. “Persoalannya Indonesia menjadi importir terbesar buah dari China,” tukasnya.

Sobir mengungkapkan, pemerintah tengah menerapkan pembatasan impor produk hortikultura. Namun kebijakan ini belum didukung  dengan kesiapan domestik untuk mensubstitusi pasar dengan produk yang setara kualitas impor.

Tantangan pembatasan impor hortikultura dihadapkan pada pasar ekspor di dunia yang berusaha melindungi pasar domestiknya. Baik secara ekonomi maupun teknis melalui aturan non-ekonomi yang dikenai  hambatan teknis perdagangan (Technical Barrier to Trade/TBT). “China telah melarang impor manggis dan salak dengan alasan kontaminasi cadmium,” ujar Sobir.

Sobir menambahkan, regulasi ini penting untuk menjaga keberlangsungan petani. Akan tetapi harus ada kecukupan suplai pada tingkat konsumen. Boleh impor ketika tidak ada suplai di dalam negeri. “Jangan produk impor membanjiri pasar saat petani panen,” tandasnya.

Menurutnya, pasar domestik memang besar, tetapi jangan diartikan tidak perlu ekspor. Tujuannya agar para produsen buah lokal memiliki standar produksi ekspor dan mampu menahan gempuran produk impor. Apalagi sebentar lagi tahun 2015, hambatan akan berdasarkan standarisasi teknis melalui ASEAN Good agricultural practices (GAP).

“Indonesia produsen buah tropika terbesar, tetapi dari segi kualitas daya saingnya masih rendah,” ujar Sobir.

Sobir menjelaskan, agar mampu memenangi pasar, produk hortikultura domestik harus juga bersaing dari segi harga, distribusi, hingga kualitas. Selain itu petani perlu dibekali penanganan pasca panen yang nantinya mampu mendongkrak harga jual di tingkat pedagang. “Selama ini hanya pedagang yang menguasai teknik ini, makanya harga jual di tingkat mereka tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, distribusi yang pendek dapat mendongkrak harga di tingkat petani. Selama ini harga di tingkat konsumen dinaikkan 20 hingga 30 persen dari harga jual petani. Jika pola distribusi diperpendek, petani bisa menyalurkan produk pertanian langsung ke ritel yang besar dibandingkan melalui berlapis-lapis pengumpul sebelum sampai ke konsumen. Jadi konsumen tak perlu menjerit dengan harga yang mahal.

Sobir mengatakan, pemerintah perlu membuat kawasan produksi khusus hortikultura di banyak wilayah Indonesia. Selama ini produksi lokal kurang mampu memenuhi kebutuhan nasional karena kurangnya lahan tanam hortikultura. Untuk komoditas buah saja, lahan tanam Indonesia hanya 850 ribu hektar.

Dia menambahkan, PTPN bisa didorong mengembangkan hortikultura seluas 100.000 hektar untuk menanam pohon manggis, jeruk, durian, pisang, pepaya dan alpukat. Tidak perlu mengembangkan hortikultura yang memang tidak cocok ditanam di Indonesia seperti apel dan bawang putih.

“Dibandingkan dengan India yang memiliki luas 5 juta hektar dan Cina 11 juta hektar, lahan kita tergolong rendah sekali. Apalagi jumlah penduduk kita mencapai 245 juta orang, jelas ini kurang,” kata Sobir.

Sobir meminta pemerintah bergerak cepat memetakan kawasan produksi di sejumlah wilayah. Petani juga sebaiknya diarahkan untuk menanam secara serentak untuk satu komoditas tertentu agar melakukan panen bersamaan. Sebab, katanya, kebanyakan truk pengangkut tidak mau mengangkut barang jika tidak dalam jumlah besar. (*)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2020. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim