Dr. H. Soekarwo menyampaikan kesiapan Jatim memasuki AEC 2015 di Lemhanas.
Kebijakan-kebijakan di Provinsi Jawa Timur menjadi acuan nasional. Ini bukan lagi rahasia. Untuk itu Lemhanas memandang perlu mengundang Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, untuk menjadi nara sumber utama dalam topik bahasan mengenai kesiapan Jawa Timur memasuki era Asean Ecconomic Cummunity (AEC).
Lebih spesifik Gubernur Soekarwo diminta berbicara mengenai “Peningkatan Kualitas SDM di Jatim dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perekonomian nasional.” Acara yang digelar di Gedung Sapta Gatra Lemhanas, Kebun Sirih Jakarta, itu adalah bagian dari pembekalan peserta program regular angkatan 52 Lemhanas.
Pada kesempatan itu Gubernur memaparkan tentang empat kunci pokok yang menjadi sorotan di Jawa Timur. Masing-masing adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan akses kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan kemitraan produktivitas dengan provinsi lain.
Di Jawa Timur, kata Soekarwo, begitu pentingnya soal peningkatan kualitas SDM. Apalagi memasuki era persaingan ekonomi di tingkat Asean ini. Ada dua cara untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, yaitu dengan meningkatkan rasio jumlah SMK dan SMU.
Rasionya yaitu 70 banding 30. Kedua, mengembangkan SMK Mini, yaitu balai latihan kerja plus yang memiliki 9 bidang keahlian. Di antaranya teknologi dan rekayasa, agrobisnis dan agroteknologi juga kesehatan, perikanan daan kelautan.
Selain SDM, Soekarwo mengaskan pentingnya UMKM dalam persaingan bebas ekonomi Asean karena sejumlah 11.117.439 tenaga kerja bergerak di 6.825.931 usaha mikro, kecil dan menengah.
“Mereka itu harus dilindungi dan dipersiapkan secara matang. Sebab kalau tidak, kita kalah dalam pertarungan ini. Jawa Timur mengambil langkah memberi akses modal melalui Bank UMKM dan Bank Tani,” katanya.
Gubernur Soekarwo dan Kepala Bappeda Jatim berdiskusi ringan dengan peserta program reguler angkatan 52 Lemhanas.
Bank Jatim menjadi APEX Bank bagi BPR dengan bunga 6 persen setahun. Dari modal Rp400 miliar kini sudah berkembang menjadi sekitar Rp1,7 triliun dalam kurun waktu 4 tahun. Untuk bank Tani kita akan mulai tahun depan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian tanam karena petani punya modal sehingga tidak lagi berhubungan dengan pengijon.
Dalam menjalin hubungan dagang antarprovinsi, Soekarwo menyebutkan, Jawa Timur memiliki 26 perwakilan dagang antarprovinsi. Kemandirian di bidang ekonomi salah satunya lewat penguatan kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat penguasaan pasar.
Tujuan perwakilan dagang untuk menekan ongkos angkut, karena kalau hanya mengirim barang ke daerah tujuan tanpa ada barang yang kita bawa maka ongkosnya menjadi mahal. Tentu rakyatlah yang menerima harga mahal itu.
Ekspor dalam negeri jauh lebih besar dibanding ekspor luar negeri, yaitu mencapai Rp346,021 triliun, sementara luar negeri hanya Rp239,345 triliun.
Penjelasan Soekarwo yang sangat menarik dan komunikatif membuat peserta program reguler Angkatan 52 Lemhanas tak hentinya memberikan aplaus. Apresiasi pun diberikan terkait langkah-langkah Soekarwo ketika menyebutkan bahwa Negara harus melindungi dan berpihak kepada masyarakat kecil apalagi untuk bersaing di pasar bebas Asean.
“Langkah kita dengan menstandarisasi produk dan SDM dari luar masuk ke Jawa Timur. Kita tolak beras impor karena Jawa Timur kelebihan padi sekitar 4,8 juta ton. Demikian juga gula ravinasi kita tolak karena ada 31 pabrik gula di Jawa Timur. Sedang untuk tenaga dokter dari luar kita syaratkan bisa berbahasa daerah dan paham penyakit tropis,” Pakde.
Menjawab pertanyaan peserta PRA 52 Lemhanas Ulli dari KADIN Pusat yang mempertanyakan ketersediaan BBM atau gas di Jawa Timur dalam rangka penyediaan bahan baku industri, Gubernur menegaskan, Jatim berulang kali mengirimkan surat ke Kementrian ESDM dan SKK Migas soal kewajiban perusahaan pengolah untuk mencukupi kebutuhan daerah penghasil.
Salah satunya dengan memberi saham kepada daerah penghasil. Jangan golden share karena sebagain besar APBD untuk belanja rutin. Tidak mungkin disisihkan untuk beli saham. “Ini yang saya sebut territorial share. Artinya daerah penghasil secara otomatis mendapatkan saham para perusahaan pengelola sumber daya alam tersebut.
Dibagian lain Sekarwo juga menjelaskan, Jawa Timur paling siap untuk menjadi pengolah bahan baku menjadi setengah jadi karena Jatim memiliki infrastruktur yang mendukung seperti bandar udara, pelabuhan laut, sarana jalan, double track system dan SDM yang memadai.
Peserta Program Reguler Angkatan 52 Lemhanas kali ini diikuti oleh 89 orang dari berbagai lembaga, diantaranya Danrem, KADIN Pusat, Kejaksaan Tinggi, KPK, Perguruan Tinggi dan Kepolisian. (*)
Maju dan maju gubernurku