Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi.
Pejabat eselon II mempunyai peranan yang menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi dan bisa menjadi pemimpin bagi bawahannya. Selain itu pejabat eselon II juga dituntut untuk mampu memberikan arah dan target yang jelas tentang apa dan bagaimana guna mencapai serta bisa mengatasi berbagai tuntutan kebijakan pembangunan yang telah digariskan.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Dr H Akhmad Sukardi, pejabat eselon II harus mempunyai kemampuan memimpin dan mengarahkan organisasi beserta permasalahan internal yang ada di dalam kepemimpinannya.
Selain itu pejabat eselon II juga harus mempunyai kemampuan membangun relasi dengan sektor swasta dan dunia usaha serta kepada masyarakat dengan pola hubungan yang ideal dalam konsep pemerintahan yang baik dan bersih.
Perlu diketahui saat ini sudah memasuki era yang penuh dinamika baik politik, ekonomi, sosial dan budaya yang cepat berubah yang bisa berimplikasi pula terhadap birokrasi. Tentunya perubahan tersebut harus diimbangi dengan kecerdasan agar birokrasi bisa tampil lebih profesional dan efektif.
Dengan berlakunya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu contoh menyikapi berbagai tuntutan perubahan. Perubahan menjadikan hal tak bisa terelakkan. Kali ini proses perubahan jati diri birokrsi dari sterio pegawai pemerintah dengan memiliki kinerja kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang profesional.
Sebenarnya perubahan proses jati diri institusi pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsi secara efektif dan efesien serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kebutuahan rakyat yang bersifat fasilitatif ketimbang kontrol dan bekerja dengan aturan hukum yang berlaku. (*/kmf)
