Pengendalian Inflasi Jatim Bisa Jadi Contoh Provinsi Lain

Kebutuhan masyarakat yang rentan berubah harga. foto:widi kamidi

Waspada Kenaikan Inflasi,  Dorong Peningkatan Sektor Pariwisata dan UMKM

Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi mengundang perhatian Pelaksana Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pokjanas TPID melakukan kunjungan ke Jawa Timur guna melihat secara detail upaya terobosan/kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim dalam menekan angka inflasi.

“Kami tiap tahun selalu melihat laporan dari seluruh TPID di Indonesia, kemudian mengambil sampel kinerja yang baik di TPID tersebut. Diantara yang terbaik yakni Jawa Timur, inflasi Jawa Timur dibawah inflasi nasional,” kata Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Nasional TPID, Sartono, Selasa (15/4) di Gedung Grahadi Surabaya.

Sartono menyampaikan Jawa Timur untuk tahun 2013 mengalami inflasi kisaran angka 7,59% sedangkan inflasi nasional 8,33%. Tujuh kota yang menjadi basis penghitungan inflasi itu juga di bawah rata-rata inflasi nasional bahkan Sumenep hanya mengalami inflasi 6,6%.

Kesuksesan Pemerintah Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi menurut Sartono perlu mendapat apresiasi dan bisa dijadikan contoh oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan angka inflasi adalah  pemprov berhasil meminimalisasi ongkos angkut dengan cara pemberian subsidi.

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menjelaskan strategi Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi terletak pada koordinasi dan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditi tertentu. Ongkos distribusi komoditi yang dilakukan antar daerah di Jawa Timur cukup terkendali dengan adanya pemberian subsidi.

“Pengendalian harga dapat disiasati dengan subsidi ongkos angkut  apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru cenderung banyak pihak yang mempermainkan harga,” kata Pakdhe Karwo.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jatim, Hadi Prasetyo menyatakan akan terus melakukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi. “Ke depan semua TPID yang sudah terbentuk di daerah akan melakukan koordinasi antar daerah dengan harapan dapat meminimalkan potensi risiko gangguan kecukupan pasokan, baik yang berasal dari faktor alam maupun hambatan tata niaga pasar dan distribusi, sehingga mendukung terciptanya inflasi yang stabil di kisaran proyeksi 5% ± 1,” ujarnya yang juga Ketua TPID Jatim.

Selain melakukan koordinasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim berkomitmen tetap waspada dengan kenaikan inflasi dengan terus mendorong peningkatan beberapa sektor  penompang pertumbuhan ekonomi Jatim seperti sektor pariwisata dan UMKM. Hal ini dilakukan mengingat tingkat inflasi Jawa Timur secara tahunan mencapai 7,55% . Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, namun lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 8,33%. (*/kmf)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim