Pembangunan Daerah Butuh Pusat Data Terintegrasi

Dialog dengan para narasumber dari Bappeda Jatim, AIPD, dan BaKTI sebelum sesi workshop.

Pentingnya urusan data menjadi perhatian serius Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sebab, data merupakan “nyawa” paling utama untuk merencanakan pembangunan suatu wilayah. Tanpa tersajinya data-data yang tervalidasi baik, pembangunan yang dinginkan oleh pemerintah maupun rakyat tentu akan sulit diwujudkan.

Begitu seriusnya persoalan yang satu ini, Bappeda Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan dengan AIPD (Australian Indonesia Partnership for Decentralisation) dan BaKTI lagi-lagi menggelar workshop terkait dengan masalah data. Kali ini, workshop digelar dua hari (10-11/3) di Hotel Santika Surabaya bertemakan “Workshop Kesiapan Pusat Data Pembangunan Daerah”.

Pesertanya empat kabupaten, masing-masing Kabupaten Sampang, Banyuwangi, Bondowoso, dan Trenggalek. Keempatnya menjadi pilihan diworkshopkan mengingat banyak potensi daerah yang bisa lebih tergarap maksimal oleh pusat data.

Membuka sekaligus narasumber dalam Workshop Kesiapan Pusat Data Pembangunan Daerah tersebut, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Ikmal Putra SH., ME., mengatakan, bahwa membuat pusat data pembangunan daerah sangat membutuhkan mekanisme. Selama ini pusat data sudah diupayakan semaksimal mungkin, hanya saja ada beberapa mekanisme yang belum memadai.

Kekurangan tersebut, lanjut Ikmal Putra, misalnya kurangnya SDM memadai, data ke SKPD belum terintegrasi, belum adanya orang khusus termasuk tim analisis data yang mampu bergerak cepat. “Misalkan indeks pembangunan manusia (IPM) naik-turun faktor apa yang mempengaruhi, dst. Kadang, personil yang ada masih terbentur pekerjaan lain yang tak kalah pentingnya dari pekerjaan analisis,” kata Ikmal.

Workshop dibagi dalam kelompok-kelompok, setiap kelompok melakukan performen impian kinerja ketika pembangunan pusat data diwujudkan.

Mengemuka dalam workshop, belum terintegrasinya data dengan baik antarSKPD ternyata membuat dampak yang agak panjang. Masyarakat menjadi kesulitan untuk turut mengakses data-data yang terkait dengan capaian-capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Yudi AR, salah seorang peserta workshop dari Bappeda Jatim, mengemukakan, kemajuan teknologi informasi berikut perangkatnya terkait dengan pembangunan pusat data ini sebenarnya tak luput dari kelemahan. Milsalkan, data berbasis web sudah dibangun dan dikembangkan secara maksimal, analisis data oke, valisasi data oke, update system juga oke karena perkembangan IT yang sangat cepat memang menghendaki demikian. Namun, peraturan-peraturan yang ada ternyata berubah setiap tahun. “Maka system yang bagus jadi gampang tidak sesuai. Akibatnya hal-hal yang terkait data juga gampang tidak bisa sinkron,” kata Yudi. Tentu ini butuh pemecahan, dan tidak bakal selesai dalam tingkatan workshop. (idi)