Isu Krisis Pangan Warnai Rakor GDPK

Santernya pembicaraan isu ancaman krisis pangan dunia turut mewarnai Rakor Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jawa Timur/Jatim tahun 2013-2038 di Bappeda Jatim, kemarin. Penduduk Jatim yang kini berada di nomor urut dua di Indonesia atau terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat mau tidak mau harus menjadi warning untuk pembangunan kependudukan Jatim 25 tahun ke depan.

Pembahasan kependudukan di Jatim

Penduduk Jatim di tahun 2012 sudah menyentuh angka 38.052.950 orang. Jumlah manusia sebanyak itu otomatis turut andil besar dalam penyusutan lahan-lahan pertanian produktif di Jatim. Jika fenomena ini tidak dibarengi dengan kebijakan pengendalian penduduk yang terprogram, tidak mustahil ledakan penduduk ini akan berpengaruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2005-2025 yang difokuskan untuk menjadikan Jatim sebagai pusat agrobis terkemuka dan berdaya saing global.

Rapat koordinasi (Rakor) GDPK tersebut diikuti SKPD terkait masing-masing dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, BKKBN, Bappeda Jatim, dan perwakilan dari Kemendagri. Rakor tersebut diharapkan dapat menelorkan sebuah pedoman untuk menyamakan langkah dan gerak kebijakan, strategi, program dan kegiatan lintas sektor terkait dengan pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan dan pengaturan persebaran serta penataan administrasi kependudukan.

Kabid Pemmas Bappeda Jatim Ir Sahid Haksoro, MT memimpin Rakor.

Membuka Rakor Kepala Bidang Pemmas Bapedda Jatim Ir Sahid Haksoro, MT mengatakan, pengendalian jumlah penduduk harus bisa diwujudkan. Ini memang bukan program yang mudah. Namun setidaknya Jatim pernah mengalami masa-masa penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jatim periode 1961-2000 selalu menurun sampai 0,70 persen. “Sayangnya, pada periode 2000-2010 justru mengalami peningkatan 0,76 persen,” ungkapnya.

Masih menurut Sahid, pengendalian tingkat kelahiran penduduk di antaranya bisa melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta tinggal di daerah terpencil. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan subur tentang kesehatan reproduksi. Melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi. Peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. (rizky primadiyatna/idi)

Komentar Pembaca

  1. Mohon maaf, apakah produk GDPK dari Bappeda sudah ada dan kami bisa mendapatkan soft file nya. Terima Kasih

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim