Peta Indonesia
Orientasi pembangunan Indonesia selama ini lebih mengarah ke daratan. Mengingat sumberdaya hayati daratan sudah cukup banyak terkuras, untuk itu harus dialihkan ke laut. Di sisi lain, lautan banyak potensi yang belum banyak dikembangkan, apalagi Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 km. Untuk mengelola potensi ini, Indonesia harus lebih peduli mengembangkan dunia sains kemaritiman khususnya bagi anak anak dan generasi muda. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo pada acara Kalbe Junior Science Fair, di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/09).
Kegiatan yang mengarah pada pengembangan sains dan teknologi kelautan sudah semestinya mendapat dukungan. Kegiatan semacam ini harus didukung dan dilanjutkan. Di samping menghasilkan para peneliti sains muda, penyelengaraan sains kemaritiman dapat menjadi pendorong generasi muda akrab dengan laut, yang merupakan wilayah terbesar negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Apalagi dengan mengambil tema kemaritiman, kegiatan Junior Science Fair sangat tepat untuk mengembalikan kejayaan negeri ini sebagai negara maritim. “Saya sangat mendukung penyelenggaraan Kalbe Junior Science Fair 2013. Apalagi acara ini merupakan Festival Sains Anak Terbesar di Indonesia yang dilaksanakan PT. Kalbe Farma,” tandasnya.
Sharif menegaskan, melalui deklarasi Juanda 1957, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan dan dipertegas melalui UNCLOS 1982. Indonesia memiliki Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) seluas 200 mil dari garis pantai. Ketentuan tersebut, negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi dan sebagainya. Akan tetapi sangat ironis kemudian visi maritim yang mengacu pada NKRI harus terkalahkan dengan perjanjian internasional yang membuka peranan perusahaan Multi Nasional dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya kelautan. “Melalui ajang seperti Kalbe Junior Science Fair, kita bisa pupuk bersama jiwa kemaritiman, untuk bersama-sama memanfaatkan dan mengelola laut untuk kemakmuran bangsa ini,” ujarnya.
SDM Kelautan
Variabel utama dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan adalah dengan melakukan pencerdasan atau pembangunan sumberdaya manusia (SDM). SDM Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya, di mana telah terbangun secara alamiah seperti masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat nelayan. Namun tanpa perhatian pemerintah, mereka akan semakin terpinggirkan. Bahkan mereka banyak yang beralih profesi ke bidang lain seperti buruh pabrik dan pedagang. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dan semua pihak harus arif dalam melihat gejala demikian. Apalagi dengan adanya kenaikan BBM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan subsidi harga BBM bagi nelayan dengan membangun Solar Packet Dealer untuk Nelayan (SPDN). Di samping program dan kegiatan yang dapat meningkatkan hasil produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan, program KKP tetap konsisten mempertahankan pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara lestari.
Selain SDM yang terbangun secara alamiah dari sisi historis dan budaya, perlu juga pembangunan SDM secara rekayasa dengan membangun sekolah-sekolah kemaritiman sampai fakultas kelautan di perguruan tinggi. Untuk menghasilkan SDM handal, KKP telah mengembangkan dunia pendidikan dengan menanamkan kurikulum kepada generasi muda dari sejak usia dini tentang kemaritiman, yang berisi tentang potensi peluang dan dampaknya bila pengelolaannya tidak arif dan bijaksana. “KKP juga memberikan peluang beasiswa bagi mereka yang memenuhi syarat, di samping memberikan prioritas beasiswa bagi anak-anak pelaku usaha perikanan, pembudidaya dan nelayan untuk bersekolah di Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Akademi Perikanan, maupun Sekolah Tinggi Perikanan,” tutupnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Sumber: antarajatim.com)
