Gubernur Soekarwo: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tak Bisa Ditawar Lagi

Gubernur Jatim Soekarwo (foto: tempo.co.id)

Tiga hal mendasar untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur agar sejahtera. Yaitu, pengembangan koperasi dan UMKM, menggarap pasar dalam negeri, dan membangun infrastruktur. Ini adalah pekerjaan prioritas agar potensi ekonomi Jawa Timur menjadi petarung ekonomi paling hebat di Indonesia.

Ini tentu bukan pernyataan Gubernur Soekarwo, yang paling baru. Namun peringatan Hari Koperasi ke-66 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo yang belum lama berselang, juga menyambut Harkopnas yang dipusatkan di Mataram 12 Juli 2013, kalimat ini menjadi penting untuk diperbincangkan kembali. Jawa Timur, kata Gubernur, benar-benar punya banyak petarung ekonomi dan UMKM yang hebat. Ini jadi modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ini juga yang menjadi dasar pertimbangan untuk perluasan dan penguatan. Perluasan struktur industri di Jawa Timur akan dikuatkan melalui UMKM dan koperasi.

“Industri Jawa Timur itu 54,34 persen juga berasal dari UMKM dan mampu menampung 98 persen tenaga kerja. Sehingga selain mensejahterakan pelaku UMKM, juga membantu pemerintah dalam pengentasan pengangguran,” kata Soekarwo.

Sebab itu, lanjut Gubernur, prioritas pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak bisa ditawar lagi. Sebab, sektor ini bisa mengubah hidup rakyat Jatim menjadi lebih sejahtera. “Koperasi itu prinsip dasarnya adalah membangun kekerabatan yang baik. Dari situ mereka mendapat keuntungan. Karena ada keuntungan maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk turut menciptakan sebuah iklim yang baik. Tentu semua ini tidak gratis, semua ini memerlukan uang. Harus dimengerti bahwa uang itu begitu penting. Sebab, darah dari pembangunan ya uang itu.”

Hingga saat ini angka perputaran uang di Jawa Timur sudah mencapai Rp 244 triliun, sudah surplus Rp 49 triliun dari capital inflow yang masuk di kantong masyarakat. Karena itu, jangan heran kalau di Jawa Timur banyak sekali muncul orang kaya baru. Yang paling gampang untuk melihat fenomena ini adalah kemacetan jalan raya yang makin sering terjadi. Betapa pemilik mobil makin banyak, sepeda motor juga semakin membludak. Jadi, bukan jalan rayanya yang menyempit melainkan pergerakan pertumbuhan kendaraan bermotor yang makin tak bisa dikendalikan.

Deputi Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, yang hadir mewakili Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan di Situbondo menyebut, dari total 33 provinsi di Indonesia JawaTimur masih merupakan satu-satunya provinsi yang sektor perkoperasian dan UMKM-nya memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian daerah. Dari sejumlah penilaian, sektor koperasi di JawaTimur merupakan peringkat satu dan memiliki peran utama dalam mendukung ekonomi kerakyatan jika dibanding 33 provinsi lainnya.

Adanya program Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Karyawan (Kopkar) yang keduanya lahir difasilitasi pemerintah adalah bukti bahwa pemerintah provinsi JawaTimur sangat mendukung keberadaan ekonomi berbasis kerakyatan ini. Ini juga sekaligus sebagai bukti mengembalikan kedaulatan ekonomi sepenuhnya bagi rakyatnya.

Braman juga mengatakan, Jawa Timur selama ini memang telah menjadi provinsi lokomotif bagi gerakan koperasi di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari peranan pemerintah kabupaten/kota yang terus mendorong pendirian koperasi. Hasilnya, kontribusi koperasi dan UMKM dalam PDRB Jawa Timur cukup fantastis.

Patut disimak, pada 2011, kontribusi sektor ini mencapai 57% dari PDRB Jawa Timur sebesar Rp 884 triliun. Sumbangan koperasi dan UMKM pada perekonomian Jatim sangat besar, mencapai lebih Rp 600 triliun. Semua pihak harus terus mengamankan kontribusi yang cukup besar ini terhadap perekonomian Jatim melalui even tahunan ini. Sedangkan alokasi dana yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM juga tidak kalah besar yaitu sekitar Rp 1,3 triliun.

Perkembangan jumlah koperasi di Jawa Timur juga signifikan. Dari 24.000 lebih di tahun 2011 tumbuh menjadi sekitar 29.145 koperasi. Sedangkan untuk aset, sekarang mencapai sekitar Rp 24 triliun. Sementara jumlah anggota naik 34,8% dari 5.209.364 menjadi 7.021.337 orang. Dengan volume pinjaman mencapai Rp 26,2 triliun pada 2011. Setahun sebelumnya sebesar Rp11,4 triliun atau naik 17,6%. Total aset naik dari Rp14,5 triliun menjadi Rp 20 triliun.

(Widi Antoro)