Perlu Komitmen Kembangkan Pusat Data di Jatim

Kasubid Pengolahan Data dan Informasi Bappeda Provinsi Jatim, Muryanto Eko Priyono, ST, MM

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung dan berbasis pada data. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh maka hasil perencanaan akan semakin baik. Idealnya sebuah perencanaan pembangunan juga demikian adanya. Data adalah adalah nomor satu. Dengan adanya data yang akurat maka peningkatan kesejahteraan dan martabat manusia akan lebih mudah dicapai.

Menyadari pentingnya pengelolaan data yang baik sebagai bahan perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan, Bappeda Jawa Timur/Jatim gencar melakukan pelatihan dan workshop terkait dengan pusat data di Jatim tersebut. Kegiatan ini juga sejalan dengan Permendgri No 54 Tahun 2010 yang meminta pemerintah daerah membuat bank data atau pusat data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (PDP3D) sebagai bahan perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Kegiatan workshop Bappeda Jatim paling anyar yang digelar adalah Workshop Need and Readiness Assessnent (NRA) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Jawa Timur. Bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership For Decentralisation (AIPD)-AusAID, workshop digelar dua hari di Hotel Bumi Jalan Basuki Rahmat Suabaya. Para pesertanya dalah personil pusat data di Jatim dan berbagai SKPD dari Kabupaten Trenggalek.

Kasubid Pengolahan Data dan Informasi Provinsi Jatim, Muryanto ST. MM., mengatakan, pusat data memainkan peranan inti dalam komponen pengelolaan pengetahuan. Ia tidak hanya sekadar berfungsi sebagai hubungan untuk mengelola data dan informasi tetapi juga menjadi jembatan jaringan-jaringan dengan stakeholder dalam upaya mengembangkan, mendorong, serta memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan workshop ini, harapannya, pemerintah daerah dapat menciptakan konsep ideal yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, setelah kegiatan berakhir, lahir kesepakatan bersama antarSKPD dalam mengembangkan dan menguatkan pusat data. Juga membangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah agar pusat data yang dikembangkankan tersebut dapat berjalan berkesinambungan,” kata Muryanto.

Sebagai fasilitator dalam workshop tersebut AIPD menggandeng yayasan BaKTI. BaKTI adalah organisasi yang berfokus dipertukaran pengetahuan di Kawasan Timur Indonesia yang mencakup 12 provinsi.

Mengemuka dalam arena workshop, pusat data sesungguhnya tidak hanya sekadar menjadi sebuah tempat penyimpanan data saja. Sebab data dan informasi tidak memiliki arti dan tidak menjadi apa-apa jika hanya disimpan dalam rak buku atau almari. “Yakinlah dengan hanya jadi pajangan seperti itu data dan informasi yang sangat berharga tersebut hanya jadi makanan debu,” yakin Nehru Sagena dari BaKTI.

Data dan informasi adalah salah satu instrumen penting terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian data dan informasi tersebut harus diolah agar dapat diutarakan dengan jelas dan tepat supaya dapat dimengerti oleh pihak lain sebagai pengguna data dan informasi.

“Idealnya, pusat data dapat mengembangkan sistem dalam membantu mewujudkan akses mudah ke data dan informasi. Dapat diandalkan. Akurat. Transparan dan terkini. Jika ideal ini sudah didapat maka dapat dengan mudah membantu para pembuat keputusan karena sebelumnya sudah memperoleh informasi-informasi pembangunan yang yang valid,” lanjut Nehru.

Informasi-informasi pembangunan tersebut antara lain bisa berupa perencanaan, penganggaran, pengalokasian dan pengelolaan sumber daya, public service delivery dan juga isu-isu relavan lain yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Tanpa sistem pengelolaan data dan informasi yang memadai maka proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan akan terhambat. atau malah beresiko untuk salah sasaran dan bahkan mjungkin gagal. (*)