Pakde Karwo: Finalisasi Data Jamkesmas 2013 Harus Segera Ditetapkan

Gubernur Jatim Soekarwo menyerahkan cinderamata kepada ketua rombongan Komisi IX DPR RI di Kertenagara

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta finalisasi data Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) tahun 2013 segera ditetapkan, karena akan menjadi dasar bagi penerbitan kartu Jamkesmas 2013.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (25/1).

Ia mengatakan, sebanyak 5.064.611 pemegang kartu Jamkesmas lama dan sebanyak 1.061.255 pemegang Jaminan Kesehatatan Daerah (Jamkesda)  tidak masuk data pada penerima kartu Jamkesmas di tahun 2013.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menuturkan, finalisasi data yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) harus diubah menjadi basis data dalam penerbitan kartu Jamkesmas 2013. Ini diharapkan, berlaku juga untuk program penanggulangan kemiskinan yang lain seperti pemberian Beras Miskin (Raskin) di masyarakat.

Masyarakat Miskin di Jatim yang mendapatkan Jaminan Kesehatan pada tahun 2012 dari jumlah penduduk sebesar 37.898.672 jiwa yang tercover Jamkesmas sebanyak 10.710.051 jiwa (28.26%), sedangkan yang tercover Jamkesda sebanyak 1.411.742 (3.73%). Pada tahun 2013, dari jumlah penduduk sebesar 38.088.116 yang tercover Jamkesmas sebanyak 14.001.871 jiwa (36.76%). Kepesertaan Jamkesmas Kab/Kota yang tertinggi berada di Kab. Sampang sebanyak 566.607 jiwa (67,67%) sedangkan untuk kepesertaan terendah berada di Kota Malang sebanyak 106.902 jiwa (12,64%).

Lebih lanjut disampaikannya, untuk menjamin akurasi kartu Jamkesmas 2013 maka dilakukan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan yang menangani pencetakan kartu. Penerbitan kartu Jamkesmas 2013 harus dilakukan perubahan cara berfikir dari penetapan atas dasar kuota ke penetapan atas dasar basis data.

Pakde Karwo menuturkan, dari 40 persen penduduk Jatim ekonomi terendah yang akan masuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh BPJS tahun 2014. Saat ini, Jatim baru menerima peserta Jamkesmas sebanyak 38,82 persen sehingga masih sangat mungkin terdapat tambahan kartu Jamkesmas di Jatim. “ Jadi bukan dibatasi dengan angka 14.001.871, akan tetapi atas dasar prosentase yaitu 40 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan DPR RI Komisi IX Ir. Soepriyatno mengatakan, maksud kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2013.  Kunjunganya Komisi IX ke Jatim ini berkaitan dengan laporan sebelumnya dari komisi E DPRD Jatim berkaitan data kepesertaan Jamkesmas tahun 2013 terdapat sebanyak 5.064.611 yang hilang.

Lebih lanjut disampaikannya, saat ini setelah bertemu dengan Pemprov Jatim dengan mencari akar permasalahannya, telah ditemukan solusi yang baik. Ke depan, kami akan pertemukan antara TNP2K sebagai pengolah data untuk maskin bagi pemerintah pusat bersama Pemprov Jatim dengan Kemenkes supaya data maskin menjadi final, hal ini bertujuan agar Maskin yang menerima Jamkesmas benar-benar tepat sasaran.

“Allhamdulillah kami menemukan kesalahan data ini. Provinsi Jatim melalui Pakde Karwo sangat pro aktif memperjuangkan nasib masyarakat miskin, jangan sampai ada masyarakat mampu yang bukan maskin memperoleh Jamkesmas. Sehingga, kami akan memverifikasi kembali mengenai data Jamkesmas,” tegasnya.

(Sumber: Humas Pemprov Jatim)