Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo
Jangan jadikan kebutuhan listrik sebagai bisnis, akan tetapi jadikan sebagai sarana untuk pelayanan sosial. Masih banyak masyarakat di kepulauan yang belum menikmati listrik, oleh sebab itu jadikan hal tersebut upaya untuk membantu masyarkat tersebut.
Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Pelantikan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Dewan Pengurus Daerah Jatim dan Asosiasi Profesionalis Elektrikal dan Mekanikal Indonesia (APEI) Pengurus Daerah Jatim Perdiode 2012 -2016 di Gedung Negara Grahadi , Surabaya,Rabu(23/1).
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan masyarakat masa kini. Oleh sebab itu ketersediaan listrik bagi masyarakat merupakan wujud sosial yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Ada segelintir orang yang memanfaatkan listrik sebagai lahan bisnis. “ ada salah satu daerah di Jatim membayar kepada pihak tertentu untuk memasang listrik. Dengan tariff 100 persen lebih mahal dibandingkan pemasangan listrik pada umumnya. Padahal, masyarakat tersebut kelompok menengah kebawah. Oleh sebab itu, AKLI Jatim dan APEI Jatim, harus turut serta dalam program sosial untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat,” ujarnya.
Listrik tidak hanya kebutuhan untuk rumahtangga tetapi juga industry. Untuk rumahtangga yang belum tersaluri harus tersaluri listrik. Tapi harus menjaga efisiensi sehingga harga bisa tertekan. Kyang dikhawatirkan adalah komponen ongkos menjadi mahal. Harus ada kompetisi agar harga menjadi efisiensi.
Pakde Karwo menejelaskan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dan PLN dalam melakukan pelayanan sosial terhadap masyarakat adalah, pada tahun ini tidak aka nada kenaikan tariff dasar listrik. “Untuk konsumsi rumah tangga yaitu pada tegangan 450 – 900 watt. Akan tetapi yang akan mengalami kenaikan adalah pada tegangan 6600 watt, Usaha bisnis menengah dengan tegangan 6600 – 200ribu watt, kantor pemerintah tidak disubsidi,” jelas Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Kebutuhan listrik di Jatim setiap tahun meningkat, akan tetapi masih ada daerah yang belum terpenuhi kebutuhan listriknya, khususnya did aerah kepulauan, sebagai contoh Kepulauan di Madura. “ 48 persen masyarakat di Kepulauan di Madura masih belum merasakan aliran listrik. Padahal rata-rata kebutuhan listrik di Jatim setiap daerahnya sudah terpenuhi 75 persen. Pemprov Jatim beserta PLN mencoba mencari solusi agar daerah-daerah ayng belum teraliri listrik bisa menikmati listri nantinya,” tambahnya.
Adapun beberapa kendala yang membuat listrik belum mengalir dibeberapa daerah, khusus Madura , terkendala beton tiang pancang yang belum tercukupi. Karena dana yang ada belum mencukupi untuk memasanang semua tiang pancang. Harus dibantu oleh pemerintah. Selain itu khusus daerah pegunungan , kendala utama adalah jarak rumah satu kerumah yang lain jauh, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tidak mencukupi . “untuk Maduran, dana yang tersedia adalah Rp. 80 miliar, sedangkan dana yang dibutuhkan adalah 125 miliar. Diharapkkan dalam jangka waktu empat tahun bisa terselesaikan. Pada tahun 2014 ini, Pemprov bisa membantu melalui dana APBD tapi tidak total menutup kekurangannya, “ imbuhnya.
Ia menambahkan kebutuhan lsitrik ini harus dikelola secara professional sehingga tercipta kompetensi dalam profesi kelistrikan. Kompetensi tersebut diciptakan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dibutuhkan tenaga dan organisasi yang benar0benar berkualitas untuk hal ini. “ AKLI dan APEI harus menghadirkan kompetensi yang professional tapi tidak memberatkan masyarakat, “ ucapnya.
(Sumber: Humas Pemprov Jatim. https://birohumas.jatimprov.go.id)
