Ilustrasi banjir
Kejadian banjir dan tanah longsor di awal musim penghujan membuat banyak kalangan di Mojokerto resah. Terutama luberan air hujan yang tak mampu ditampung Kali Sadar yang notabene menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, gagasan perlunya sinergi dan kerjasama antara Pemkab dan Pemkot Mojokerto kembali dimunculkan.
Pembahasan terkait kemungkinan kerjasama antar daerah itu menjadi bahasan DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Tampak hadir Ketua DPRD Kota Mojokerto Mulyadi dan sejumlah anggota dewan dari Komisi I dan Komisi II di gedung dewan kabupaten. Sementara tuan rumah diwakili Wakil Ketua DPRD Syaiful Fuad dan Ketua Komisi C Heri Ermawan.
Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat perlu adanya MoU (Memoradum of Understading) antara pemkab dan pemkot terkait upaya antisipasi dan penanganan bencana. ”MoU ini penting agar desakkan ke pemerintah provinsi mengatasi persoalan Kali Sadar bisa lebih optimal,” ujar Saiful Arsyad.
Tak hanya Kabupaten dan Kota Mojokerto, MoU ke depan juga bisa menggandeng Sidoarjo. Karena aliran Kali Sadar juga melewati wilayah Sidoarjo dan menghasilkan dampak yang sama saat musim penghujan.
Menurut politisi yang akrab disapa Ipung ini, ke depan MoU seharusnya bisa dilakukan tak hanya dalam mengantisipasi dan penanganan bencana. Banyak kerjasama antardaerah yang bisa digagas antara kota dan kabupaten.
”Karena dengan kerjasama ini akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat kota dan kabupaten,” katanya.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto Heri Ermawan menyatakan, wacana kerjasama tersebut bakal segera ditindaklanjuti.
”Kami akan segera meminta eksekutif untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama antardaerah ini. Upaya mengantisipasi ancaman bencana banjir melibatkan kota dan kabupaten bisa menjadi langkah awalnya,” ujar politisi PKB ini.
Menurut Heri, dua daerah bisa duduk satu meja untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama. ”Program yang terintegrasi sangat mungkin dilakukan karena wilayahnya berdekatan,” katanya.
(Sumber: Surya Online)
