Penyerapan Kartu Nelayan Rendah

ilustrasi

Penerbitan kartu nelayan tahun ini masih rendah, yakni hanya 163.000 kartu dari target 600.000 kartu. Padahal, mulai tahun 2013, kartu nelayan menjadi identitas yang merupakan salah satu syarat alokasi program bantuan pemerintah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Marwoto, di Jakarta, mengakui, penerbitan kartu nelayan belum sesuai target. Kendalanya, belum ada dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk pendataan riil nelayan.

“Dukungan belum kuat karena pemerintah daerah belum tahu pentingnya kartu nelayan. Ke depan, pendataan perlu lebih didorong,” ujarnya.

Mulai tahun 2013, kartu nelayan menjadi salah satu kriteria teknis penerima bantuan langsung masyarakat pemberdayaan usaha mina pedesaan (BLM-PUMP) perikanan tangkap, program bantuan stimulan perumahan swadaya, sertifikat hak atas tanah nelayan, pemberian informasi cuaca melalui pesan singkat (SMS), hingga pemberian bantuan beras bagi nelayan.

Kartu nelayan, ujar Marwoto, memiliki dua kegunaan, yakni verifikasi pendataan nelayan dan instrumen verifikasi ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Kepemilikan kartu nelayan bertujuan menekan praktik oknum yang melalukan manipulasi dan penyalahgunaan kelompok usaha bersama penerima bantuan pemerintah.

Jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan 2,7 jiwa. Namun, pemerintah masih melakukan verifikasi jumlah tersebut dan disinergikan dengan penerbitan kartu nelayan. kompas.com

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim