ilustrasi: antarafoto.com
Tak ada pembangunan fisik baru di Surabaya pada tahun depan. Itulah gambaran menyesakkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013.
Separuh duitnya, sekitar Rp 2,358 triliun untuk belanja pegawai. Sementara ada dana pembangunan fisik Rp 1,6 triliun, tapi hanya akan diposkan untuk melanjutkan proyek-proyek yang sudah tersendat sejak 2009 (lihat tabel).
“Berdasarkan penelusuran kami soal pemanfaatan anggaran Rp 1,6 triliun itu hanya untuk menyelesaikan pembangunan fisik yang belum selesai sejak tahun 2009-2012. Sedangkan untuk membangun isnfratruktur baru tidak ada sama sekali,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Selasa (27/11).
Sekadar diketahui, RAPBD Surabaya 2013 drafnya diserahkan Pemkot ke DPRD Surabaya, Senin (26/11) kemarin. Total APBD Surabaya sendiri sebesar Rp 5,541 triliun
Kenapa belanja pegawai sangat besar? Ternyata, dari nilai anggaran belanja langsung yang diperuntukkan untuk proyek dan pengadaan barang masih terselip anggaran honor pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pengawas atau pimpinan proyek (pimpro). Kemudian ada juga anggaran untuk membeli alat tulis dan pembuatan perencanaan pembangunan sebesar Rp 1,582 triliun. Sementara sisanya yang benar-benar untuk pembangunan fisik hanya Rp 1,6 triliun.
Anggaran ini, lanjutnya, akan dipergunakan melanjutkan pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR) IIC, frontage road di Jl A Yani, pembangunan jalan tembus dari terminal Oso Wilangun (TOW)-Stadion Sport Centre (SSC) dan pembebasan lahan di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).
Selain itu, anggaran tersebut sebagaian akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan RSUD dr Seowandhie, gedung balai Pemuda yang terbakar, rehabilitasi 24 sekolah, pembangun pedestrian di sejumlah jalan, pembangunan sentra pedagang kaki lima (PKL) dan lainnya. Sekadar mengingatkan, pos-pos itu sama persis dengan rincian APBD 2012.
Kondisi makin tak jelas karena serapan anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai akhir triwulan ketiga 2012 juga masih minim. Serapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih di bawah 46 %.
Dampak lain dari minimnya serapan anggaran di 2012, lanjutnya, akan memunculkan masalah karena akan banyak anggaran pembangunan yang menganggur. Kondisi tersebut bukti pertumbuhan ekonomi juga kecil.
“Kalau pertumbuhan ekonomi kecil apa dampaknya. Pasti banyak sekali dampaknya. Di antaranya, pengangguran semakin banyak. Pegawai negeri sipil (PNS)-nya tidak ada pekerjaan. Ekonomi rakyat mati,” terangnya.
Anggota fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, sampai akhir September lalu baru sekitar 47 % nilainya setara dengan Rp 2,46 triliun atau tepatnya dari total target kekuatan APBD Surabaya sekitar Rp 5,155 triliun.
Sedangkan, dari sekitar 72 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya serapan anggaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang paling rendah dibanding dengan serapan anggaran di SKPD lain.
Berdasarkan catatan di dewan, total anggaran di DCKTR pada 2012 tercatat sebesar Rp 373,5 miliar. Dana sebesar itu sebagain besar untuk perbaikan sekolah rusak, lanjutan pembangunan RSUD dr Seowandhie, kelanjutan pembangunan gedung balai pemuda eks bioskop Mitra dan lainnya. Namun, sampai pertengahan tahun ini dari dana sebesar itu baru terpakai sekitar Rp 4,6 miliar atau baru sekitar 1,4%-nya saja.
”Kalau dihitung sampai akhir triwulan ketiga kemungkinan serapan anggarannya naik. Namun, kenaikannya kami melihat masih minim. Padahal, seharusnya pada triwulan ketiga serapan anggaran di seluruh SKPD sudah mencapai sekitar 75%,” urainya.
Minimnya serapan anggaran itu, lanjutnya, bukti pembangunan kota tak sesuai perencanaan. Perencanaan yang direncanakan berdasarkan APBD 2012 tidak berjalan optimal dan pembangunan fisiknya boleh dibilang jalan di tempat.
Sudirjo anggota komisi C DPRD Surabaya menambhakan, dengan komposisi anggaran seperti itu tampaknya Pemkot Surabaya masih tak peduli dengan belum pro rakyat. Pemkot masih tak peduli apa yang dibutuhkan rakyat.
“Saya melihatnya walikota dalam menjalankan pemerintahannya bisa dengan mulus tanpa halangan apa-apa. Selanjutnya, dalam pemilihan walikota (pilwali) 2015 nanti, dia maju lagi sebagai walikota dengan mulus pula. Itu yang saya lihat,” terangnya politisi asal PAN ini.
Sedangkan terkait dengan perencanaan pembangunan di 2013 juga dinilai masih ada ‘perampokan’ uang rakyat yang tersistematis itu telah dituangkan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2013 yang sekarang akan dibahas di lembaga legislatif.
Dia mengatakan, pembagian dana RAPBD Surabaya 2013 di pos belanja tidak langsung terbanyak untuk gaji pegawai. Sementara, belanja langsungnya masih banyak yang bermuara atau berakhir ke kantong pejabat. Karena, di dalam belanja langsung itu masih ada biaya pengawasan dari pegawai pemerintah kota (Pemkot). Biaya pengawasan itu masuk ke pejabat Pemkot itu sendiri.
Belanja langsung yang bersentuhan dengan program pembangunan kota yang diperuntukan untuk rakyat seperti bantuan pendidikan, pembangunan sekolah rusak, perbaikan jalan rusak, pembuatan jalan baru, layanan kesehatan, sampai belanja modal barang dan jasa nilainya masih sama atau berbanding 50%-50%.
Dia menambahkan, pada KUA-PPAS 2013 dijelaskan target total belanja tidak langsung yang larinya ke belanja pegawai mencapai sekitar Rp 2,3 triliun, sementara untuk belanja langsung mencapai sekitar Rp 3,2 triliun. Sehingga total kekuatan APBD Surabaya 2013 sebesar Rp 5,5 triliun.
Penganggaran semacam itu, lanjutnya, ini tidak bisa dibenarkan. Secara logika penganggaran seperti itu tidak pro rakyat, tapi malah mempertebal kantong pejabat. “Saat sekolah rusak tak segera dibangun, pasien miskin tak bisa berobat dengan mudah, sementara dompet para pejabat semakin tebal,” ungkapnya.
Idealnya, kata dia, anggaran di dalam APBD Surabaya 70% untuk rakyat dan 30% untuk pegawai. Atau paling tidak 65% untuk rakyat dan 35% untuk belanja pegawai. Dengan demikian kompoisisi APBD Surabaya benar-benar untuk rakyat.
Selanjutnya, anggaran untuk pro pembangunan tersebut digunakan untuk pembangunan fisik kota yang startegis. Bisa untuk pengadaan angkutan massal, mengatasi problem kemacetan lalu lintas, kesehatan masyarakat, pendidikan dan lainnya. “Lha, ini tidak. Untuk penebalan kantong pejabat malah diutamakan. Kan, sama artinya pemkot Surabaya tidak pro-rakyat,” terangnya.
Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW) mengatakan, seharusnya penyarahan draf RAPBD Surabaya 2013 sudah sejak akhir Oktober lalu, namun baru sehari kemarin draf itu diterima dewan.
“Kalau draf RAPBD Surabaya diserahkan ke dewan akhir Oktober lalu saya yakin RAPBD itu akan tuntas kami bahas di dewan paling lambat akhir Desember nanti. Selanjutnya, progres pembangunan kota sudah bisa dimulai awal tahun depan,” jelasnya.
Menurutnya, kalau pembangunan kota ngadat lagi jangan salahkan dewan. Dewan sudah siap membahas RAPBD itu secepatnya. Dengan demikian segala kekurangan dan kelebihan dalam RAPBD bisa diteleiti dengan cermat oelh dewan. Tapi, kalau pelaksanaan pembahasannya mendadak atau lambat sudah tentu akan berdampak pada pembangunan kota, terutama pembangunan fisik kota itu sendiri.
Kalau RPABD Surabaya 2013 dibahas akhir bulan ini pembahasannya berakhir di pertengahan Desember. Selanjutnya, RAPBD itu dikirim ke gubernur Jatim pertengahan Desember untuk evaulasi dan dalam aturannya maksimal membutuhkan waktu 15 hari atau dua minggu ke depannya, maka penggunaan RPABD bia molor sampai pertengahan Januari nanti. “Tapi, nggak tahu lagi, kami juga berusaha ngebut dalam pembahasannya,” jelas dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Hendro Gunawan mengatakan, penyerahan draf RAPBD Surabaya 2013 baru diserahkan Pemkot ke dewan kemarin,. Dia mengakui penyerahan draf RAPBD Surabaya pada sekarang ini rawan tak rampung akhir tahun. “Tapi harapan kami sebelum akhir tahun 2012 pembahasannya tuntas,” jelasnya.
Sedangkan terkait dengan anggaran untuk pegawai, lanjutnya, di draf dalam RAPBD Surabaya 2013 belanja untuk pegawainya yang tertuang dalam poi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,961 triliun dan ditambah belanja pegawai yang masuk di dalam belanja langsung sekitar Rp 397 miliar, sehingga total anggaran untuk gaji pegawai Pemkot Surabaya dia meyakini anggaran sebesar itu sudah pro rakyat. “Jumlah nilai anggaran untuk pegawai sebesar Rp 2,358 triliun itu kan tidak tinggi karena sudah sekitar 42% dari total nilai APBD Surabaya sebesar Rp 5,541 triliun tadi,” jelasnya. surabayapost online
