ilustrasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mempersilakan kabupaten/kota mengusulkan pemekaran menjadi provinsi sendiri. Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, Pemprov tidak pernah menghalang-halangi pembentukan beberapa daerah menjadi suatu provinsi baru yang terpisah dari Jawa Timur.
“Silakan saja ada pemekaran, saya tidak melarangnya,” kata Soekarwo, ditanya terkait wacana daerah tapal kuda yang bakal membentuk provinsi baru, pisah dari Jatim.
Disebutkannya, meski menyetujui, tetapi pada prinsipnya Pemprov Jatim ragu kemampuan daerah dalam membiayai operasional pemerintahan. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota yang mengusulkan pembentukan provinsi sangat minim sehingga dikhawatirkan tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.
”Yang perlu diingat PAD-nya itu berapa? Jangan-jangan hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai bukan pembangunan,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, pada 2007 lalu, Madura juga pernah mengusulkan membentuk sebuah provinsi baru. “Seperti di Madura, jelas nggak mencukupi, PAD-nya itu berapa sih?” pungkasnya.
Sedangkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpendapat Provinsi Jatim tak perlu dimekarkan. “Masih cukup baik sebagai satu provinsi,” kata Djoehermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Dalam desain besar pemekaran provinsi nasional, Jatim juga tidak termasuk sebagai daerah yang akan dimekarkan. Sebab, sebagai satu kesatuan provinsi dianggap masih cukup efektif. “Infrastruktur seperti jalan dan sarana komunikasi masih bagus,” ujar dia.
Karena itu, menurut Djohan, tak ada alasan mendesak untuk memekarkan Jatim. Apalagi, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran wilayah. Namun, dia tidak menampik setelah revisi Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah rampung, kesempatan untuk pemekaran wilayah terbuka kembali. “Tapi, nanti ada sejumlah persyaratan yang dibutuhkan,” ujar dia.
Seperti diketahui, daerah tapal kuda diwacanakan pemekaran menjadi sebuah provinsi baru, yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Lumajang, dan Probolinggo. Hal itu diusulkan oleh bupati Jember, MZA Djalal.
“Kalau kita memang punya keberanian, jangan tanggung. Kita bentuk Provinsi Jawa Timur bagian timur. Why not (kenapa tidak, Red)? Terserah nanti apa namanya, apakah provinsi Tawang Alun, Provinsi Blambangan, atau Provinsi Pendalungan,” kata Djalal. Menurutnya, Provinsi Jatim sekarang ini terlalu gemuk. Penduduk Jatim sendiri sudah mencapai 40 juta jiwa.
Djalal mengaku ide pembentukan provinsi baru dimaksudkan agar roda pembangunan di kawasan tapal kuda bisa lebih cepat. Djalal mencontohkan pemekaran Provinsi Jawa Barat. “Ketika ada pemekaran di sana dan ada Provinsi Banten, keduanya bisa sama-sama maju,” katanya.
“Untuk ibukota provinsinya terserah, apakah di Probolinggo, apakah di Banyuwangi, silakan tidak ada persoalan,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Djalal sempat dikabarkan menjadi kandidat calon wakil Gubernur mendapingi Soekarwo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 nanti. Apakah wacana itu strategi politik?. surabaya post online
saya setuju banget klo mau dbentukm provinsi tapalkuda dengan ibu kotanya so pasti JEMBER lah……PAD kecil wajarlah kn masih baru, ntar lama2 besar sendiri.
Ayo Pak Gubernur Buat sejarah, bahwa perlu didukung ide pak Bupati Jember untuk membentuk Propinsi tapalkuda sebagai daerah baru, mengingat rentang kendali yang terlalu jauh diwilayah Jember dan sekitarnya, kami tidak takut dengan PAD yang kecil, nanti akan kami gali sendiri, Bapak pasti ingat bahwa daerah baru pasti akan diberikan. DBH,DAK,dan DAU oleh pemerintah Pusat, Iklaskan kami pak……
banyuwangi ja jadi ibu kotanya terus abdullah azwar anas sebagai gubernurnya aq yakin provinsi tapal kuda akan maju di sgala sektor klau gubernurnya abdullah azwar anas.krna pak anas telah sukses pengentaskan kemiskinan di kab banyuwangi,dan mnjadikan banyuwangi menjadikan kabupaten terkaya ke 11 di indonesia hebatka pak anas?????????