Ilustrasi
Gubernur Bali I Gede Mangku Pastika adalah putra transmigran yang senasib dengan korban di Way Panji, Lampung. Ia ke Lampung demi kerabat yang terkena nestapa.
Dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Ini sekaligus bukti bahwa proses untuk menjadi Indonesia tidak mulus.
Rusuh antaretnis di daerah penerima transmigran itu adalah ”bom”, yang meledak di kemudian hari, karena beda ucapan dan tindakan dalam program transmigrasi. Menteri transmigrasi bertugas membentuk masyarakat baru Indonesia. Tugas Menteri Pekerjaan Umum (waktu itu) Sutami membentuk pusat pertumbuhan di daerah tipis penduduk. TNI membentuk ”benteng” pertahanan.
Itu semua tersurat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pokok-pokok Ketransmigrasian. Kata Bung Hatta di Kongres Ekonomi (Yogya, 1947), jalan kemajuan Indonesia adalah ”transmigrasi”.
Jangka panjang
Melihat pentingnya transmigrasi dirasa perlu ada pemerhati transmigrasi habis-habisan. Saya, dengan modal sebagai kolumnis, memutuskan keluar dari TNI. Saya membentuk LSM dan menjadi transmigran di Sumatera Selatan (1981-1990).
Di lapangan, semua pihak tak peduli akan ucapan para pemimpin. Mereka justru mengumbar naluri manusiawi: serakah! Dominan saat itu pelesetan, ”masa depan lebih cerah bagi pegawai transmigrasi”. Dengan konsep yang dirancukan, orang berebut rezeki yang melimpah dan jauh dari pengawasan.
Lebih ekstrem lagi, lahan untuk penduduk setempat ternyata dibagi ke anggota DPRD dan pemerintah daerah setempat. Sebagian ilmuwan dan LSM memprovokasi penduduk setempat bahwa transmigrasi ialah upaya penjajahan gaya baru oleh orang Jawa. Lebih dari itu, banyak LSM yang mengundang kekuatan asing agar menghentikan ”program untuk menjadi Indonesia” ini. Salah satunya tampil dalam acara di Belanda, 1989, berakibat mundurnya bantuan Bank Dunia.
Mudah dimengerti orang berebut rezeki: selalu ingin yang instan, sulit diajak bicara tentang program jangka panjang. Padahal begitu banyak hasil positif dari program itu, tetapi tidak terlihat oleh mata serakah.
Hampir seluruh lokasi transmigrasi yang ada orang Bali-nya selalu sukses. Banyak kelebihan dialirkan oleh komunitas Bali, seperti takwa, tekun, solidaritas, jujur, dan sebagainya, sehingga blok Bali selalu beda dengan blok Madura, Sunda, dan Jawa.
Keberhasilan itu sangat mencolok di Tolai, Poso. Tujuh orang Bali membabat hutan dan menembus bukit untuk dijadikan sawah. Keberhasilannya jauh lebih cepat dari lokasi Sumberejo yang dibuka oleh Deptrans. Kasus ini sudah saya tulis di Kompas pada tahun 1980-an.
Di lokasi saya sendiri di Sumsel terdapat 17 etnis. Ada Batak (banyak purnawirawan), Banten, Betawi, Sunda, Cirebon, Jawa Banyumasan, Jawa Tengah, Jawa Yogya, Jawa Timur, Jawa campuran (daerah Tapal Kuda), Madura, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan tiga etnis penduduk setempat: Komering, Ogan, dan Lampung. Seluruhnya terdapat sekitar 15.000 keluarga.
Dalam tiga tahun, saya bersama para elite setempat berhasil menyatukan diri dalam Yayasan Batumarta Bangun (YBB). Secara swadaya kami pun mendirikan Sekolah Farming Menengah Atas agar anak mereka dapat mengalahkan tandusnya lahan dan buasnya lingkungan.
Harapan vs kenyataan
Sayang, pemda setempat mengharamkannya. Sebanyak 52 kelompok usaha bersama (KUB) yang berusaha mendidik berkelompok-usaha pun dibubarkan, dianggap PKI. Ternyata antara ucapan para pemimpin yang sarat dengan harapan masa depan sebagai bangsa Indonesia diubah habis demi kenikmatan instan belaka oleh pelaksana. Akibatnya, sekarang terasa berupa benturan antaretnis, yang berpotensi jadi kerusuhan.
Hal serupa dikeluhkan oleh rekan saya bekas penduduk setempat di Batumarta. Dia brigjen purnawirawan. Katanya, ”Kok jadi begini kampung halamanku, terjadi klaim-klaiman lahan dan saudara-saudara saya tidak tumbuh maju.” Ungkapan itu harus dilihat sebagai kenyataan yang harus ditanggapi dan diantisipasi dengan segera.
Caranya?
Tentu saja tak mungkin secara sektoral atau disiplin ilmu tertentu saja. Ketransmigrasian menyediakan potensi untuk daerah maju, tetapi jadi bom waktu bila salah antisipasi. Pemimpin pusat dan daerah, serta para pelaksana, harus bersatu-ucapan. Harus komprehensif dengan pendekatan keindonesiaan: hendak ”ke mana kita hai Indonesia?”
Roch Basoeki Mangoenpoerojo Purnawirawan TNI; Anggota Presidium Barisan Nasional/ Opini Harian Kompas 8 Nopember 2012
