Data Kependudukan Belum Diserahkan

ilustrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera menyerahkan daftar kependudukan. Data tersebut untuk dipakai verifikasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang tahapannya dijadwalkan mulai bulan depan.
“Seharusnya sudah bisa diserahkan datanya, tanya saja Pemprov kok belum diserahkan,” kata Andre Dewanto, Ketua KPU Jawa Timur

.

Dia meminta Pemprov segera menyerahkan data kependudukan tersebut paling lambat pada awal bulan depan. Nantinya, data DP4 itu akan diverifikasi menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Mendekati Pilgub, data tersebut akan dimutakhirkan lagi menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). ”Kami optimistis semuanya bisa tepat waktu, tapi syaratnya penyerahan data dari Pemprov juga harus lebih awal,” tandasnya.

Sekadar diketahui, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilgub 2013 mendatang mencapai 72.614 buah, sedangkan pada Pilgub tahun 2008 lalu hanya mencapai 64 ribu TPS. Sedangkan jumlah petugas Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tahun 2013 naik menjadi 664 orang, pada tahun 2008 lalu hanya 662 orang. Jumlah pemilih pada Pilgub 2013 mendatang diprediksi akan tembus 32 juta jiwa, sedangkan sebelumnya hanya 29 juta jiwa.

Andre mengatakan, target verifikasi DPT tersebut bisa dirampungkan maksimal pertengahan tahun 2013. Ketika ditanya mengenai belum rampungnya e-KTP, Andre menjelaskan, pihaknya akan menggunakan dua data kombinasi, yaitu e-KTP dan data kependudukan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Data tersebut akan dijadikan landasan untuk menyusun identitas pemilih oleh petugas di lapangan. ”Ya terserah data yang mana, kan Pemprov yang berwenang memberikan,” tegasnya.

Sementara, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Fuad Mahsuni meminta agar Pemprov Jawa Timur menyelesaikan data e-KTP sesegera mungkin. Dia berharap agar data kependudukan yang diserahkan kepada KPU Jawa Timur tersebut berasal dari e-KTP di Jawa Timur. ”Ya seharusnya data e-KTP yang diserahkan,” tegasnya.

Dia meminta agar e-KTP itu diselesaikan sampai dengan 100 persen. Pasalnya, kalau e-KTP dianggap selesai meskipun 90 persen, maka dikhawatirkan nanti jumlah pemilih akan bias. ”Pokoknya harus 100 persen e-KTP, nanti kalau belum selesai semuanya dan dianggap sudah selesai, kalau ada penduduk yang tidak punya siapa yang bertanggungjawab,” katanya.

Sekadar diketahui, pada tanggal 17 Oktober lalu, proses perekaman e-KTP sudah dihentikan oleh Pemprov Jatim. Meski mayoritas daerah di Jawa Timur belum melaksanakan perekaman e-KTP 100 persen, tapi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) mengklaim kalau kabupaten tersebut sudah selesai. Bahkan, hingga kini ada tiga daerah yang perekaman e-KTPnya masih dibawah 70 persen yakni Bangkalan, Kabupaten Malang dan Banyuwangi. ”Kami optimistis sudah bisa dipakai untuk Pilgub, segera kami serahkan nanti,” kata Harry Sugiri, Kepala Disnakertransduk Jatim. Surabaya Post online