ilustrasi: kompas.com
Meski pasien gagal ginjal sudah membawa surat pernyataan miskin (SPM) untuk berobat, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, masih tetap menolaknya. Akibat ditolak, pasien dan keluarga gagal ginjal kembali mendatangi kantor Bupati Malang.
Sebelumnya, beberapa pekan lalu, banyak protes dan aksi yang dilakukan keluarga dan pasien gagal ginjal. Aksi mereka mulai meluruk kantor Bupati Malang Rendra Kresna hingga mengemis di kantor dinas kesehatan setempat dan mengemis di jalanan.
Kini para keluarga dan pasien gagal ginjal itu kembali mendatangi kantor Bupati Malang. Kedatangan mereka untuk menagih janji bupati yang akan memenuhi dan memberi fasilitas berobat bagi para pasien gagal ginjal. Namun, hingga kini janji itu tidak dipenuhi.
“Kedatangan kami hanya ingin menagih janji. Ini soal mati hidup kami. Kami tak akan pernah berhenti menagih janji pak bupati. Karena janjinya akan memberikan pelayanan dan jaminan soal pengobatan kami dan teman-teman yang senasib dengan kami,” tegas Abdul Syukur, salah satu pasien gagal ginjal asal Karangploso, Kabupaten Malang, ditemui di pendapa Kabupaten Malang.
Setelah memasuki halaman kantor Pemkab Malang, para pasien dan keluarga pasien itu langsung menuju ruang kerja bupati. Mereka ingin menghadang orang nomor satu di Kabupaten Malang itu. “Kami akan menghadang bupati,” teriak salah satu keluarga korban.
Lebih lanjut keluarga pasien gagal ginjal itu menuding Pemkab Malang memang sengaja membiarkan pasien gagal ginjal meninggal.
“Karena cuci darah menjadi jalan satu-satunya bertahan dari penyakit. Sementara kami tak bisa cuci darah,” kata Chusnul Khotimah (48), keluarga salah satu pasien.
Menurut Chusnul, dalam sebulan, pasien gagal ginjal membutuhkan 15 kardus cairan continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) dengan biaya sebesar Rp 5 juta. “Dengan biaya yang mahal itu, SPM kita ditolak oleh RSUD Kanjuruhan. Kita hanya diberi janji,” ujarnya.
Setelah ditungg lama akhirnya Bupati Malang Rendra Kresna menemui para pasien dan keluarganya. Rendra mempersilakan para pasien langsung berobat ke RSUD Kanjuruhan.
“Silakan ke RSUD Kanjuruhan, bilang saja, saya yang perintahkan,” tegas Rendra.
Setelah menerima perintah langsung dari Rendra, para pasien dan keluarganya langsung membubarkan diri dan menuju RSUD Kanjuruhan untuk cuci darah. “Ini murni kebijakan pribadi saya,” tegas Rendra singkat.
Jika ada keluarga miskin yang ingin berobat, jelas Rendra, terutama pasien gagal ginjal, silakan langsung berobat ke RSUD.
“Pakai SPM itu sudah dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Pemkab Malang, menurut Rendra, hanya bisa menganggarkan Rp 7,8 miliar untuk pengobatan gratis keluarga miskin.
“Pada April 2012 lalu (dananya) sudah habis. Hanya Rp 7,8 miliar, sedangkan utang kita sudah Rp 36 miliar. Makanya, pengobatan itu saya pribadi yang siap membiayainya,” katanya.
Inilah yang terjadi bila program-program pemerintah tidak bisa berjalan baik, kami sebagai masyarakat sangat berharap bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah, apalagi dibidang kesehatan, semoga pemerintah lebih teliti lagi karena kami sangat membutuhkan.
ijin share di Jelly Gamat Semarang