2013, Dana Pendidikan Jatim Dikepras

ilustrasi

- Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memajukan pendidikan di Jawa Timur memang patut dipertanyakan. Betapa tidak, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2013, anggaran pendidikan yang dialokasikan malah dikepras. ”Kenapa kok malah menurun, padahal banyak yang harus diperbaiki?” kata Fuad Mahsuni, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur.

Dari data yang dihimpun, dalam KUA-PPAS, anggaran pendidikan di Jawa Timur hanya sekitar Rp 850 miliar saja. Padahal, pada tahun ini, anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai Rp 950 miliar. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk dana BOS SMA, penuntasan buta huruf, PAUD dan pendidikan inklusi.

”Memang masih belum disebutkan secara rinci karena ini masih berupa pandangan umum,” katanya.

Dia meminta agar Pemprov benar-benar cermat menyusun anggaran pendidikan. Pasalnya, banyak item yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah perbaikan sekolah yang rusak melalui dana BOS. ”Seharusnya tidak dipangkas karena minimal sama karena memang banyak yang harus dikerjakan,” katanya lagi.

Dia mencontohkan tingginya warga Jatim yang masih buta huruf juga harus mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Memang, dari data yang dihimpun, total ada 1,9 juta warga yang tidak bisa membaca alfabet. Di Jatim buta aksara terbanyak berada di Jember, yaitu ada 204 ribu orang, Sumenep 169 ribu orang, Sampang 142 ribu orang, Probolinggo 128 orang, Bangkalan 103 orang, Pamekasan 91 ribu orang, Bondowoso 88 ribu orang, Pasuruan 84 ribu orang, Tuban 82 ribu orang dan Situbondo 82 ribu orang.

Sekadar diketahui, anggaran pendidikan sendiri masih lebih kecil dari belanja langsung dan tidak langsung PNS yang mencapai 2,6 triliun. Jumlah tersebut secara keseluruhan naik sekitar Rp 6 sampai 7 persen.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang dimintai komentar mengenai Rancangan APBD 2013 mengatakan kalau pihaknya tetap hati-hati dalam menyusun anggaran pada tahun depan. Apalagi, pada 2013 mendatang Jawa Timur akan mengadakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang menghabiskan anggaran sekitar setengah triliun.

”Kita harus hati hati dalam menyusun anggaran, jangan sampai nanti menganggu yang lain. Apalagi tahun depan juga ada Pilgub,” katatanya.

Sementara itu, Zainuddin Maliki, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur sangat menyangkan pemangkasan anggaran pendidikan itu. Menurutnya, dengan anggaran Rp 950 miliar saja masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, apalagi kalau dikurangi. “Akan semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” ujarnya.

Misalnya saja, katanya, Jatim belum bisa menuntaskan buta aksara, kesejahteraan guru yang kurang. Apalagi, jika pemerintah menerapkan kurikulum baru, tentu guru harus menyosiasasikan lagi pada guru. “Pemerintah harus konsisten, kalau seperti itu prosentase tentang anggaran pendidikan yang dijanjikan pemerintah sebanyak 20 persen belum terpenuhi. Pemerintah harus konsisten. Yang jelas dampaknya pendidikan di Jatim akan semakin buruk,” tambah Zainuddin. surabaya post online

2 Komentar Pembaca

  1. Saya tidak akan berkomentar. Hanya sekedar bertanya. Bagaimana dan apa yang harus kami lakukan untuk dapat mendapat akses tentang program pemerintah terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusi? karena di SD kami sdh 1 tahun ini sudah menerima anak ABK namun kami belum punya jaringan dengan pemerintah daerah setempat.

  2. saya cuma ingin brtny apa dana bos itu tidak mencakup buku LKS yg ada dsklh negri?krn anak sy saya harus membyar buku trsbut lbh dr 50ribu,pahadal untuk kami yg ekonomi menengah kbwah harga segitu cukuplah mahal? kalo boleh tolong jelaskn apa yg hrs km lkukan???

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim