Kedaulatan di Ranah Bahari

ilustrasi: melayuonline.com

Gagasan Ekonomi Biru gencar digulirkan pemerintah sebagai visi pembangunan berkelanjutan. Salah satunya membuat Pendulum Nusantara atau Koridor Laut untuk menggerakkan sektor transportasi laut agar menjadi lebih murah dan mampu menjadi negara dagang terkemuka di Asia Tenggara bahkan Asia. Gagasan membangun visi ekonomi berbasis kelautan ditanggapi Presiden pertama RI Ir. Soekarno yang terekam dalam wawancara imajiner dalam bentuk tanya jawab berikut ini.

Apa kabar Bung?
Baik, salam bahari untuk rakyat dan bangsaku. Merdeka !

Apa pendapat Bung soal Ekonomi Biru?
Kekayaan masa depan bangsa ini berada di laut dan merupakan jalan keluar krisis ekonomi global. Kita memiliki garis pantai terpanjang setelah USA, Canada dan Rusia Federasi. Lihatlah negara-negara kontinental, seperti China, India, Australia, Vietnam, Malaysia, Singapura berusaha berpaling ke laut dan berulomba mengeruk keuntungan dari ekonomi maritim. Mereka menyadari kekayaan sumber daya alam laut dan maritim sangar besar. Transportasi, perikanan, tambang mineral, energi terbarukan selain pariwisata adalah aset bangsa di dunia
Sebagai negara kepulauan, wajib membangun potensi ekonomi kelautan. Kita harus memiliki kedaulatan di laut. Jangan terjadi lagi kekayaan laut dicuri, pulau terdepan diklaim negara tetangga tanpa perlawanan. Dulu para pejuang merebut Irian Barat dengan susah payah. Sekarang mempertahankan kekayaan sendiri saja tidak mampu. Diplomasi luar negeri kita lemah, semangat perjuangan bangsa ini apakah sudah luntur ?

Bagaimana dengan Kapal asing ?
Pembangunan maritim setengah hati. Indonesia krisis pemimpin yang memiliki ocean leadership. Saya setuju ekonomi biru, Pendulum Nusantara. Potensi ekonomi transportasi laut diperkirakan 14 miliar dollar per tahun. Sejak 20 tahun terakhir kita membiayai armada asing yang mengangkut 96 persen dari 500 juta ton muatan impor dan ekspor. Angkutan dalam negeri 46 persen dari 170 ribu ton juga diangkut kapal berbendera asing. Kerugian devisa sekitar 11 miliar dollar per tahun. Kita memiliki 131 pelabuhan terbuka tetapi sebagian besar kinerjanya tidak maksimal. Armada ‘semut’ Pelayaran Rakyat yang dulu menguasai angkutan antarpulau terpuruk karena dianaktirikan. Jasa angkut minyak, kilang lepas pantai, eksploitasi dan ekplorasi hasil laut semuanya dikuasai asing. Kita tidak punya kedaulatan di laut, menjadi penonton di negeri sendiri.

Kita bisa mandiri dan maju ?
Industri galangan kapal kita sudah maju. Saya yakin mampu membuat kapal perang, kapal kargo dan kapal penumpang. Saya prihatin, negara lain memesan kapal di galangan kapal di sini. Kita malah membeli dari luar negeri. Hal ini menyebabkan negara bangkrut. Kapal tanker milik pemerintah dijual, alasannya lebih murah menyewa. Kita jadi sangat tergantung pada negara lain. Hari ini sewanya murah, besok bisa dinaikkan atau kapalnya tidak disewakan. Lalu minyaknya diangkut dengan apa, pakai gethek (rakit) ? Belum tenaga kerjanya. Kalau kapal sendiri, jelas tenaganya bangsa sendiri. Jadi yang menikmati devisa itu siapa?

Lalu harus bagaimana ?
Bangunlah kekuatan armada perang untuk mengamankan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi dan l7 ribu pulau lebih. Idealnya kita memiliki 260 kapal perang agar disegani. Amerika, Inggris, Jerman dan Perancis wilayah lautnya tidak luas, akan tetapi kekuatan armadanya luar biasa. Laut kita lebih luas dari daratan tetapi kapal perangnya banyak bekas, sudah uzur dan lamban kalah cepat dengan kapal pencuri ikan. Kapal perang kita sulit bermanuver mengamankan Alur Laut Kepulauan, Selat Malaka, Samudera Indonesia apalagi ZEEI. Banyak daerah sudah maju dan kaya dan diwajibkan menyumbang satu atau dua kapal untuk memperkuat armada pelayaran nasional.

Kerugian 4 juta dollar akibat illegal fishing.
Hitungan di atas kertas ya, realitasnya lebih dari itu. Ikan dan kekayaan laut lebih banyak dikuasai nelayan dan kapal asing, kita tidak mampu menjaganya. Potensi sumber daya ikan di laut sekitar 6 juta ton per tahun. Sekarang kewajiban pemerintah memanfaatkan semua potensi sumber daya manusia dan laut untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Banyak kapal asing pencuri ikan ditangkap tetapi di pengadilan sanksinya ringan. Laut menjadi wilayah tak bertuan menjadi ajang penyelundupan, pencurian minyak, pasir laut, illegal logging, trafficking dan lalu lintas narkoba. Armada laut kita lemah. Lemah!

Diperlukan Menteri Maritim?
Di Kabinet Dwikora II saya angkat Menteri Kompartimen Maritim. Kita bangsa bahari, Negara Maritim. Ndak lucu lah jika tidak ada yang mengurus. Sejarah bangsa ini terkenal tangguh. Nenek moyang kita orang pelaut, kodrat sebagai bangsa bahari janganlah diingkari. Sriwijaya menaklukkan Madagaskar, Majapahit mempersatukan nusantara, sehingga kita memiliki ribuan pulau, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
Sebelum Cheng Hoo dan Colombus membuat sejarah fenomenal, penjelajah laut nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa yang memiliki armada niaga, armada militer yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Pilihlah presiden dengan visi dan mempunyai kesadaran tentang ruang hidup yang membentang yang menjanjikan di laut, memiliki ocean leadhership yang kuat serta mampu memberdayakan seluruh potensi bahari. *** Oki Lukito, Dewan Kelautan Jawa Timur

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2018. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim