ilustrasi: antarajatim.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasi kekeringan. Sebab, dari data yang dihimpun, selama lima tahun, Pemprov baru bisa membangun 57 embung dan 10 waduk. Padahal untuk mengatasi problem rutin tersebut, Jatim membutuhkan minimal 500 embung atau waduk. Artinya butuh waktu sekitar 40 tahun untuk membangunnya ratusan embung dan waduk itu.
”Memang kemampuannya segitu karena dana yang dibutuhkan sangat besar,” kata Irwan Setiawan pada, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Rabu (12/9).
Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pemprov Jatim baru bisa memperbaiki 38 embung yang mengalami sedimentasi atau pendangkalan. Alokasi dana yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pembangunan waduk serta embung sendiri mencapai Rp 9 triliun selama lima tahun terakhir. ”Kalau pengerukan memang harus dilakukan setiap tahun, karena kalau begitu akan rusak dan embung jadi tidak berfungsi,” katanya.
Irwan menegaskan, selain membangun embung dan waduk, Pemprov harus tanggap dalam mengatasi dampak kekeringan. Diantaranya dengan melakukan droping air ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Agar warga tidak menderita disaat musim kemarau karena kekurangan air bersih.”Memang penderitaaannya warga berlipat-lipat disaat musim kemarau. Tidak hanya sawahnya mengalami kekeringan, warga juga kekurangan air bersih,” katanya.
Dijelaskannya, pembangunan waduk dan embung juga harus dikawal. Jangan sampai dalam perencanaan anggaran, PU Pengairan hanya memfokuskan pada agenda-agenda lain yang urgensinya masih dipertanyakan. ”Harus dikawal dan target pembangunannya harus tercapai,” jelasnya.
Seperti diberitakan, setidaknya dibutuhkan 500 embung atau waduk untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayah Jawa Timur disaat musim kemarau.”Kemungkinan bisa mencapai 500 embung yang dibutuhkan, baru kekeringan di Jawa Timur bisa diatasi,” kata Nizar Zahro, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Senin (10/9) lalu.
Beberapa wilayah yang mendesak untuk dibangun embung itu antara lain Bangkalan, Pacitan, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Pamekasan, Situbondo, Ponorogo, Ngawi dan Magetan. ”Karena di wilayah-wilayah itu kondisinya saat kering semakin parah,” tegasnya.
Rp 15 M Hujan Buatan
Kekeringan yang melanda 23 kabupaten/kota di Jatim semakin parah saja. Puluhan ribu area sawah gagal panen akibat bencana rutin ini. Tak hanya itu masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak juga kesulitan mendapatkan air bersih.
Baru-baru ini pemerintah pusat merencanakan akan membuat hujan buatan yang nantinya akan dilakukan di daerah-daerah yang mengalami kekeringan parah termasuk di Jawa Timur. Nantinya hujan buatan ini direncanakan untuk menambah persediaan air di waduk yang kondisinya mulai mengkhawatirkan.
Namun nampaknya keinginan membuat hujan buatan tersebut harus dipertimbangkan masak-masak karena dana yang akan dipakai untuk membuat hujan buatan tersebut tergolong besar yakni 15 Miliar. “Sekarang kami sedang mencari dana untuk membuat proyek tersebut (hujan buatan) kira kira Rp 15 Miliar,” kata Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim.
Menurut Gus Ipul –sapaan akrab Saifullah yusuf– kondisi kekeringan yang semakin parah membuat Pemprov harus segera mengguyur Jawa Timur dengan hujan buatan. Namun saat ini pihaknya harus memutar otak untuk mencari dana untuk membuat hujan buatan tersebut.
Sebelumya DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak agar bencana kekeringan di Jawa Timur tahun ini dijadikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemprov. Dengan status tersebut maka nantinya pemerintah bisa menggunakan dana Rp 10 miliar untuk menanggulangi bencana tersebut.
Kini rencana membuat hujan buatan itu dalam tahap proses pembahasan di Dinas Pengairan Jatim. “Nanti Dinas Pengairan yang akan menentukan cara terbaik di mana hujan buatan itu diturunkan, sebab tidak semua bisa diberin hujan buatan. Hanya wilayah-wilayah tertentu saja,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Jawa Timur, Supaad mengatakan nantinya hujan buatan ini akan dilakukukan pada awal Oktober karena saat ini pihaknya masih melihat kondisi kelembaban awan. “Sudah rapat beberapa kali, sambil melihat potensi awan di atas. Kalau kelembaban cukup, maka teknologi segera dilakukan awal Oktober sampai pertengahan Oktober,” kata Supaad. surabaya post online
