ilustrasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menegaskan sikap melarang peredaran garam impor, kecuali tidak ada panen sama sekali.
“Boleh saja (impor), tapi jangan setelah panen raya seperti sekarang ini,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf, di sela-sela peringatan HUT ke-34 Forum Komunikasi Putera-Puteri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) tingkat nasional di Surabaya, hari ini.
Saifulah mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang sikap Pemprov Jatim menanggapi protes petani garam se-Jawa Timur yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim yang menolak rencana garam impor.
“Informasinya, pemerintah akan mengimpor 33.300 ton garam dengan kapal berbendera Norwegia yang kini sandar di Australia, padahal saat ini sedang panen raya garam,” imbuh pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Menurut dia, Gubernur Jatim Soekarwo sudah menerbitkan SK Larangan Garam Impor untuk menanggapi protes para petani garam itu. “Dalam SK itu tidak mempersoalkan adanya impor garam, tapi waktunya harus diatur secara tertentu, karena bila impor di saat panen raya ya merugikan para petani,” tutur dia.
Ditanya langkah antisipasi masuknya garam impor itu ke Jatim, ia mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah antisipasi seperti tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi daging sapi impor.
“Kita akan lihat garam impor itu bagaimana, kalau menyalahi prosedur yang kita atur dalam SK Gubernur itu, maka akan kita larang. Caranya, kita libatkan pemerintah kabupaten di perbatasan untuk mengawasi agar tidak masuk ke Jatim,” tandas Gus Ipul.
