Petani Garam Desak Pemerintah Tolak Garam Impor

ilustrasi

Rencana kedatangan garam impor, membuat para petani garam di Jawa Timur menjerit. Mereka mendesak Pemprov Jawa Timur juga ikut menekan pemerintah pusat agar menolak kedatangan garam impor dari Australia.

“Kami sangat menyayangkan situasi dan kondisi petani garam saat ini. Hasil dari petani garam, banyak yang tidak terserap, sehingga ini membuat petani garam terpukul,” ujar Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur (HMPG-Jatim), M Hasan.

Ia menerangkan, pada 2010 lalu, anomali cuaca membuat produksi garam nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan garam nasional, baik untuk konsumsi maupun indutri, sehingga impor garam mulai marak dilakukan.

“Sangat ironis sekali, ketika siklus alam tidak terjadi, tapi impor garam masih tetap dilakukan,” tuturnya sambil menambahkan, para petani mendapatkan kabar sekitar pertengahan September ini, akan ada garam impor dari Australia yang berlabuh di Cilandak.

Ia menegaskan, tahun 2012 ini, musim kemarau diperkirakan lebih panjang dan diperkirakan produk garam rakyat melimpah dan diperkirakan akan terjadi swasembada garam.

Namun, yang sangat disayangkan para petani, tingginya kebutuhan garam tak diimbangi dengan tingginya harga garam sehingga, tidak mampu meningkatkan kesejahteraan para petani garam.

“Sekerang ini, untung tipis saja sudah bagus. Rata-rata impas antara pendapatan dengan biaya operasional,” katanya.

Harga garam kwalitas (KW) I sebesar Rp 750 dan KW II sebesar Rp 550 di collecting poin. Namun, fakta di lapangan, garam rakyat dari lahan yang ada di beberapa daerah penghasil garam seperti empat daerah di Pulau Madura, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dibeli asal-asalan dan tidak manusiawi. Untuk garam KW I menjadi Rp 350 dan KW II menjadi Rp 300.

Sedangkan stok garam rakyat di Jawa Timur hingga September ini sebanyak 400.000 ton. dan dalam waktu dekat akan terjadi panen raya garam rakyat. Sementara kebutuhan garam nasional sebanyak 125.000 ton per bulan dan kebutuhan di Jawa Timur sebanyak 220.000 ton per tahun.

Hasan bersama elemen lainnya seperti Asosiasi Garam serta Aliansi Mahasiswa Madura Peduli Petani Garam, dengan tegas menolak impor garam Iodisasi maupun IT garam non Iodisasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami juga mendesak, pabrikan garam agar secepatnya menyerap garam rakyat dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah secepatnya memberikan sanksi terhadap pabrikan garam, apabila perusahaan importir tetap mengimpor di tengah-tengah panen raya.

“Kalau tidak bisa, Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur akan melakukan tindakan tegas terhadap importir yang dimaksud. Dan sekarang ini, kami berusaha menenangkan petani, sambil menunggu kebijakan larangan dari pemerintah,” jelasnya. detiksurabaya.com