ilustrasi
Bencana kekeringan akibat kemarau panjang di Jawa Timur sudah merambah hingga ke 23 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur sudah menyiapkan anggaran tidak terbatas untuk pengadaan air bersih di lokasi-lokasi bencana kekeringan.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Sudarmawan, jumlah wilayah yang terkena musibah kekeringan tahun ini lebih luas dibanding tahun lalu yang hanya melanda 19 kabupaten/kota. “Kita sudah melakukan dropping tiga ribu rit air bersih dalam mobil tangki ke lokasi-lokasi tersebut sejak Agustus lalu,” ujarnya di Surabaya.
Sejumlah daerah yang paling parah terkena musibah kekeringan tahun ini di antaranya Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro. Kekeringan di sejumlah wilayah itu dipicu oleh penurunan debit Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang terjadi sejak 2 bulan terakhir.
Sementara itu, daerah yang tahun lalu masih aman tapi sekarang ikut mengalami kekeringan adalah Kabupaten Jombang, Mojokerto, Ponorogo, dan Blitar. Bahkan informasi dari BPBD Jombang menyebutkan, ada 34 desa yang mengalami krisis air bersih di wilayah itu.
Warga di wilayah itu di antaranya yang tinggal di Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, sudah mulai mencari air bersih dengan cara membuat kubangan kecil di tengah sungai yang sudah mengering. Selain untuk kebutuhan minum, air yang diambil sejauh 3 kilometer dari perumahan penduduk itu juga digunakan untuk kebutuhan MCK.
Untuk menanggulangi bencana kekeringan, BPBD Jawa Timur (Jatim) bekerja sama dengan perusahaan swasta sudah memasang 1.146 tandon air di kawasan-kawasan bencana kekeringan. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana kekeringan itu.
Selain digunakan untuk pendistribusian menggunakan truk-truk tangki dan pemasangan tandon, anggaran itu juga digunakan untuk pembuatan sumur-sumur pompa di kawasan bencana kekeringan. “Penanggulangan bencana kekeringan ini juga dibantu oleh 10 badan usaha lewat program tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya.
Pada bagian lain, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Taufiq Hermawan, memprediksi musim kemarau terjadi hingga akhir Desember. Sejumlah daerah di Jatim yang berpotensi terjadi kekeringan cukup parah, antara lain Banyuwangi sebelah utara, Situbondo bagian timur, Banyuwangi, Bangkalan, dan sebagian Sampang bagian selatan.
Skala Prioritas
Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam daftar skala prioritas penanganan bencana kekeringan di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Papua Barat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) NTT Tiny Tahdeus ketika dikonfirmasi di Kupang, Senin, mengatakan, dalam pengamatan nasional, kesembilan provinsi itu masuk dalam kategori “langganan” bencana kekeringan sehingga mendapat prioritas dalam penanggulangannya.
Penanganan tanggap darurat, menurutnya, dalam bentuk distribusi air bersih melalui mobil tangki, penyediaan pompa air, pembuatan sumur bor, hujan buatan, pembangunan embung dan reservoar (bak penampung air), serta pengaturan pemberian air untuk pertanian dengan sistem gilir giring.
Selain itu, 1.500 embung akan dibangun di daerah-daerah hulu dan tengah daerah aliran sungai sebagai tandon air. Sistem pembangunan dengan program padat karya itu melibatkan masyarakat setempat, BPBD, Dinas Pertanian, dan Dinas PU setempat.
Rata-rata biaya pembangunan embung Rp 60 juta per unit, sedangkan lahan disediakan oleh pemerintah daerah. “Total biaya yang disediakan untuk penanggulangan bencana kekeringan Rp 50 miliar yang berasal dari dana siap pakai BNPB,” ujarnya. suara karya online
