Selasa, 29 Juli 2014

Dispendik Jatim Ingin Tangani TPP

ilustrasi: edukasi.kompasiana.com

Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur menuding pemerintah pusat menjadi pemicu karut-marutnya pencairan Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP) di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. Apalagi, selama ini pemerintah pusat selaku penyelenggara kurang koordinasi dengan pemerintah setempat. Karena itu, Dispendik Jatim protes, mereka mendesak pemerintah pusat menyerahkan proses pencairan dana TPP diserahkan ke pemerintah daerah (pemda) seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Dispendik Jatim, Harun mengungkapkan selama ini keterlambatan pencairan TPP membuat guru-guru di daerah merana. Untuk itu Pemprov berharap pemerintah pusat legowo menyerahkan pengelolaan ke masing-masing daerah. “Selama ini pencairan TPP selalu terkendala oleh sistem. Sehingga keterlambatan pencairan bisa lebih dari 3 sampai 6 bulan. Tentunya ini sangat disayangkan oleh para guru yang berhak menerima TPP,” ungkapnya.

Ia menilai, pemerintah pusat juga bermasalah dalam pencairan dana BOS. Namun ketika proses pencairan diserahkan daerah, persoalan-persoalan yang muncul mampu diminimalkan. Artinya, menurut Harun, letak kesalahan yang terjadi dalam pencairan BOS oleh pemerintah daerah lebih sedikit dibanding ketika dipegang oleh pemerintah pusat. “Pemerintah daerah lebih tahu bagaimana jumlah dan permasalahan yang ada di lokasi. Seharusnya pemerintah pusat bisa belajar dari kasus BOS yang dulu,” terang mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim ini.

Apabila pemerintah daerah menangani pencairan ini, lanjutnya, kesalahan-kesalahan yang ada di tingkat bawah (guru-guru) bisa dilakukan pembenahan secara cepat. Guru penerima TPP yang belum mendapat TPP bisa langsung mendatangi Dispendik setempat di masing-masing daerah, mereka tidak perlu ke pusat dalam membenahi kekurangan data.

“Bila memang pemerintah daerah yang diberi kekuasaan untuk melakukan pencairan, jika ada guru yang belum menerima TPP bisa mendatangi kantor Dispendik masing-masing di daerah. Tidak perlu datang ke pusat dan meninggalkan tempat mereka mengajar,” tegasnya.

Jika permohonan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim ke pusat disetujui maka Jatim akan menjadi provinsi pertama yang menangani permasalahan TPP. “Jatim akan menjadi pelopor dalam meminta pengelolaan pencairan TPP ditangani daerah. Karena faktor positifnya lebih banyak dari pada negatifnya,” ungkap Harun.
Terhadap langkah Pemprov Jatim tersebut, Sekretaris Guru Tidak Tetap (GTT) Surabaya M. Sudiran turut berpendapat bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Pemprov Jatim untuk meminta pemerintah pusat agar pengelolaan pencairan dana TPP di tangani daerah. Sebab selama ini, persoalan semakin banyak saat pencairan tunjangan ditangani pemerintah pusat.

“Selama ini pencairan TPP oleh pemerintah pusat selalu menuai banyak permasalahan. Semoga bila pengelolaan pencairan dilakukan oleh pemerintah daerah permasalahan yang ada bisa teratasi,” jawabnya.
Untuk itu, ia mengaku GTT Surabaya akan bersatu untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Pasalnya, dari memang selama ini karut-marut pencairan TPP memang berasal dari pusat, sehingga Dispendik kabupaten/kota setempat tidak bisa menangani persoalan-persoalan yang ada, karena semua urusan tunjangan ditangani pemerintah pusat, termasuk soal data.

“Kendala yang terjadi diantaranya dalam pembagian TPP guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2010 yang masih kacau. Persoalan-persoalan yang muncul rata-rata karena data kurang atau salah, kalau ditangani provinsi kan pembenahannya bisa lebih cepat,” tandasnya. surabaya post online

7 Komentar Pembaca

  1. tlg saya dikirimi alamat untuk pengaduan ttp di jatim . teman2 udah cair 8 bulan saya hanya cair 3 bulan . udah menghubungi dinas kab. dan bawa data kenyataannya sampai sekarang belum, alasanya dari Provinsi belum turun kata petugas, Terimakasih.

  2. tunjangan profesi untuk profesi lain kok ndak terdengar bermasalah ya….contohnya profesi dokter, hakim,polisi…..dll..
    mestinya prosesnya seperti profesi tersebut kan ndak apa apa………

  3. Masalahnya memang pelik, dari tahun ke tahun selalu ada permasalahan. Kuncinya hanyalah komitmen dari pejabat dan pegawai yang membidani masalah itu (pencairan TPP). Guru selalu menjadi korban- karena dianggap lemah dan tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Padahal amanat undang-undang mengharuskan pemerintah memberikan tunjangan kepada guru. harusnya guru tidak direcoki masalah keterlambatan dan kekurangan pembayaran tunjangan TPP. Niat pemerintah yang mengangkat kesejahteraan guru bagai api jauh dari panggang. Guru di Indonesia harus bersatu. Guru harus sadar kalau mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa kalau bersatu. Kekuatan apapun akan bisa dikalahkan kalau guru bersatu. Sampai kapan permasalahan pembayaran tpp berakhir. Tengok teman-teman kita di instansi atau jawatan lain; tunjangan mereka lancar-lancar saja dan tidak ada kendala yang berarti. Akan ‘kuwalat” bangsa ini apabila masih ada ketidakadilan terhadap guru Indonesia. Maju terus guru Indonesia.

  4. Kalau saya alhamdulillah TPP yang tahun 2011 – 2012 lancar meskipun ada kendala harus mendatangi Dinas Prop terlebih dahulu tapi sayang untuk TPP yang TH 2010 kurang 2 bulan sampai sekarang tidak ada kabar berita hanya dijanjikan akan dicairkan th berikutnya tapi sampai sekarang masih belum ada kelanjutannya kemana saya akan menanyakan lagi TPP 2010 yang belum cair itu semua teman2 yang lain juga menunggu

  5. INILAH BUKTI PEMERINTAH SETENGAH HATI DLM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU.
    “JIKA KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN GURU DICAMPUR DENGAN PERSYARATAN PENINGKAT MUTU GURU, MAKA YG TERJADI ADALAH BIAS.”
    BANYAK MASALAH BARU YG MUNCUL YG JUSTRU SANGAT-SANGAT MENGGANGGU KBM.
    SECEPATNYA KOREKSI TOTAL KEBIJAKKAN INI HAI PENGUASA.

  6. minta saran dan petunjuknya,istri saya tpp tidak cair sama sekali mulai kwartal 1.istri saya lulus sertifikasi tahun 2012.ketika kami ke bank bri yg ada hanya nama dan nomor rek yg tidak ada isinya.kami mencoba mendatangi diknas
    sidoarjo alhasil yg kami terima hanyalah menunggu,kira 2x harus kmn kami mengadu.dan harapan saya semoga bisa diambil alih oleh pemda,kasihan nasib para murid jika para guru sibuk ngurusi dana tpp yg seringkali bermasalah.

  7. saya guru non pns ,maaf saya udah capek ngurus TPP yang tidak keluar mulai tahun 2013 bulan januari sampai dengan sekarang…….setiap kediknas setempat jawabanya ” ya tunggu aja nanti keluar kok” . terus kemana lagi saya harus mengadu…………. padahal saya telah memenuhi kewajiban saya sebagai pengajar dan aturanya, …..tetapi untuk memperoleh hak saya kok dipersulit,,,,,,,, mohon batuannya..

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2014. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim