RI Masih Memble Soal Kemandirian Pangan

ilustrasi

Indonesia belum berdaulat. Dari segi ketahanan pangan, Indonesia masih sangat bergantung kepada luar negeri. Kondisi ini bisa dilihat dari peristiwa maraknya demo menuntut pembebasan bea masuk impor paska naiknya harga kedelai impor.

“Sekarang kita lagi ditekan. Jangan sampai kemudian penyelesaian yang dilakukan adalah penyelesaian jangka pendek dan tidak terstruktur. Jangan selalu memanjakan importir, sesekalilah kita manjakan petani kita agar mereka bisa hidup dan ketahanan pangan nasional bisa diwujudkan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur (Jatim), Budi Setiawan ketika ditanya soal gejolak yang tengah terjadi akibat naiknya harga kedelai impor, Rabu (25/7/2012).

Menurut Budi, kemandirian pangan harus segera direbut secara bertahap dengan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor, utamanya terhadap impor komoditas pangan strategis.

“Tak hanya untuk komoditas kedelai, tapi untuk seluruh komoditas strategis, seperti gula, garam, daging dan susu harus ada perencanaan yang jelas. Karena negara maju yang pertama kali ditekankan adalah pangan harus berdaulat,” tegasnya.

Kedaulatan pangan bisa tercapai ketika ada investasi besar-besaran di sisi on farm terhadap seluruh komoditas yang masih diimpor. Sehingga hal ini akan bisa mengurangi angka impor pangan secara bertahap.

“Jangan sampai kemudian impor pangan ini menggurita. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka petani yang dirugikan. Petani harus bertarung dengan komoditas impor yang harganya jauh lebih murah,” ujarnya.

Budi mengatakan, saat ini, impor pangan terus dilakukan dan meningkat. Impor kedelai umpamanya, secara nasional mencapai sekitar 1,95 juta ton per tahun, impor garam mencapai 500.000 ton per tahun, impor jagung mencapai 1,25 juta ton per tahun dan impor gandum mencapai 7,8 juta ton per tahun.

“Volume tersebut akan kian meningkat ketika tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk menekan lajunya. Ini menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat dengan menumbuhkan keberpihakan terhadap komoditas lokal dalam negeri dengan cara memilih dan mengonsumsinya,” ujar Budi. kabarbisnis.com

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim