ilustrasi: MICOM
Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendesak dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera mengambil langkah percepatan pelunasan ganti rugi kepada warga.
Dalam rapat yang berlangsung, pansus menyatakan percepatan pelunasan harus segera dilakukan agar warga juga segera bersedia meninggalkan tanggul titik 25 yang selama ini mereka duduki.
Rapat Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo dihadiri perwakilan warga korban lumpur Lapindo dan beberapa pihak. Di antaranya, Asisten III Gubernur Jawa Timur Edy Purwinanto, pelaksana BPLS, PT Minarak Lapindo Jaya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Ketua DPRD Dawud Sutrisno, dan Kapolres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Marjuki.
Rapat yang membahas percepatan pembayaran ganti rugi itu sebenarnya tidak membawa hasil alias deadlock. Sebab, rapat tidak dihadiri petinggi PT Minarak Lapindo Jaya, melainkan hanya diwakili utusan yang tidak bisa mengambil keputusan.
Namun rapat tetap membawa kesepakatan, yaitu mendesak Ketua Dewan Pengarah BPLS atau Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto agar segera mengambil langkah untuk percepatan perlunasan ganti rugi. Karena, dana dari PT Minarak Lapindo Jaya yang disediakan baru Rp400 miliar atau masih kurang sekitar Rp550 miliar.
Pansus memintaKetua Dewan Pengarah BPLS Djoko Kirmanto sebagai wakil pemerintah untuk melakukan upaya guna menutup kekurangan dana tersebut, antara lain meminjam ke bank. Desakan itu disampaikan kepada Asisten III Gubernur Jawa Timur untuk diteruskan kepada Gubernur Soekarwo yang juga Anggota Dewan Pengarah BPLS.
“Namun ini juga tetap membawa persoalan karena kita belum tahu apakah pihak PT Minarak Lapindo Jaya bersedia bila ada upaya bantuan dari pemerintah seperti ini,” kata Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. MICOM
