ilustrasi
Rendahnya angka pertumbuhan dari sektor pertanian dikhawatirkan semakin menurunkan nilai tukar petani (NTP). Hal ini diakui Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Namun untuk mengatasi hal tersebut,
Pemprov Jatim akan membuat sub sektor sarana.
Pertumbuhan sektor pertanian yang hanya mencapai angka 2,53%, akan didongkrak dengan cara menciptakan sub sektor sarana, seperti sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan, demikian dipaparkan Soekarwo.
Ditambahkannya selain itu, Pemprov Jatim juga akan meningkatkan harga produk petani, dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) di atas harga kenaikan barang-barang yang dibeli petani. Dengan demikian, daya beli petani akan meningkat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani.
Sementara itu, terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Bhayangkara Surabaya Soebagyo mengungkapkan, seharusnya NTP harus lebih dari 120 persen sehingga petani bisa menyimpan 20 persen dari penghasilannya. Sebab, jika hanya 100 persen, maka antara pendapatan dan pengeluaran petani hanya berimbang. Artinya, penghasilan petani habis untuk membiayai kebutuhan primer hidupnya.
Menurutnya, NTP Jatim mulai tahun 2008 berada pada kisaran 99 persen sampai 101 persen. Jika dilihat dari NTP Jatim dibandingkan dengan NTP nasional, juga belum ideal karena sejak 2008 sampai dengan 2011, NTP Jatim selalu berada di bawah NTP rata-rata nasional.
Tahun 2011, NTP nasional mencapai 104.56 persen sedangkan Jatim sebesar 101.64 persen. Jadi, sebagai provinsi agrobis terbesar se-Asia Tenggara, mestinya NTP Jatim idealnya berada di atas NTP rata-rata nasional. Solusinya, antara lain perlu data riill terkait variabel dominan yang mempengaruhi rendahnya NTP, dan tidak sekadar berdasar pada asumsi, katanya. surabayapost online
