Menkeu Agar Cairkan Rp370 Miliar untuk Suramadu

ilustrasi

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan setidaknya pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp370 miliar tahun ini, untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura.

Hal tersebut, menyusul bakal segera diselesaikannya rencana induk pengembangan wilayah Suramadu pada akhir Februari 2012 mendatang, untuk kemudian disahkan oleh Menko Perekonomian.

Alokasi anggaran tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk penyusunan pengembangan rencana induk tersebut. Misalnya saja untuk pembentukan rencana kerja, dan pembentukan badan-badan pendukung lainnya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selaku Ketua Harian Dewan Pengarah Wilayah Suramadu mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mengusulkan pada pemerintah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola uang pemasukan dari tol Suramadu.

Tugas dari BLU itu nantinya, katanya, mengelola pemasukan dari pendapatan tol Suramadu setelah dibayarkan untuk fee pada pengelola tol. Pemasukan itu nantinya, akan digunakan untuk pengelolaan kawasan Suramadu dan sekitarnya.

“Sampai hari ini, setiap pemasukan langsung masuk kas negara. Sehingga, akan diusulkan agar uang sisa fee itu bisa langsung dikelola BPWS melalui BLU yang akan dibentuk itu nantinya,” ujar Djoko.

Djoko mengatakan pemerintah juga tengah menggodok rencaan induk pembangunan infrastruktur yang akan diprioritaskan di kawasan tersebut. Dia mengatakan beberapa proyek itu a.l pengembangan pelabuhan petikemas Tanjung Bulupandan sebagai pelabuhan internasional , dan peningkatan layanan jalan seperti peningkatan status jalan lintas utara Madura menjadi jalan strategis nasional atau jalan nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan dan penyelesaian Waduk Nipah, serta peningkatan pemanfaatan Waduk Blega dan sumber-sumber air lainnya untuk mendukung penyediaan air baku tahap I sebesar 4000 ltr/dtk.

Prioritas lainnya adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik, serta mendukung infrastruktur kawasan di Sampang, Pamekasan, Sumenep, terutama yang mempunyai potensi unggulan

Untuk percepatan rencana pembangunan infrastruktur itu, lanjutnya, Kementerian PU juga menghimbau agar pemda setempat untuk segera melaksanakan proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan dimasing-masing daerah.

“Selama ini kebutuhan lahan dimasing-masing wilayah diperkirakan mencapai 600 hektar. Ini harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan. Di samping itu, pelaksanaan pekerjaan di Suramadu juga memerlukan koordinasi sehingga Gubernur Jawa Timur mengusulkan adanya semacam badan koordinasi,” tambahnya. bisnisindonesia.com

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2018. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim