Penerima Jamkesmasda Kota Madiun Naik

ilustrasi: kompas.com

Jumlah penerima program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Madiun, Jawa Timur, tahun 2012 sebanyak 35.000 jiwa, bertambah 610 orang dibandingkan tahun lalu sebanyak 34.490 jiwa.

Pemerintah Kota Madiun membantah kenaikan jumlah penerima jaminan kesehatan itu, identik dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di wilayahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Madiun, Gandhi Hatmoko, mengatakan, naiknya jumlah penerima program jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, disebabkan pihaknya sudah melakukan verifikasi ulang . Dari verifikasi didapatkan data yang lebih akurat dibandingkan dengan data sebelumnya.

Proses verifikasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, di samping melibatkan lurah dan ketua RT (Rukun Tetangga) setempat. “Mungkin tahun lalu ada yang belum terdata sehingga sekarang ini dimasukkan sebagai tambahan baru,” ujarnya.

Walaupun sudah ditetapkan jumlah penerima Jamkesmasda tahun 2012, akan tetapi datanya masih bisa berubah. Alasannya, ada kemungkinan penerima Jamkesmasda meninggal dunia atau pindah domisili. Kemungkinan lainnya adalah terjadi penambahan jumlah penerima karena masih ada warga miskin yang belum masuk dalam data.

Kendati jumlah penerima Jamkesmasda Kota Madiun mengalami peningkatan, akan tetapi anggaran yang disediakan untuk membiayai program itu justru turun Rp 600 juta dari sebelumnya dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 4,2 miliar.

Pemerintah daerah mengatakan, penurunan anggaran itu tidak akan memperburuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Mereka beralasan, penurunan anggaran dilakukan untuk mencegah terjadinya sisa lebih anggaran dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut Gandhi, pada tahun 2011 lalu terjadi sisa lebih anggaran Jamkesmasda Kota Madiun sebesar Rp 700 juta. Sisa anggaran itu menjadi sia-sia, karena tidak bisa dialihkan untuk membiayai program pembangunan lain yang tengah dikerjakan oleh pemerintah daerah.

“Nilai asuransinya tetap sama, yakni Rp 10.000 per jiwa selama setahun. Kami bekerja sama dengan PT Askes. Adapun sisa anggaran lainnya dipakai untuk biaya operasional, termasuk biaya rapat dan biaya koordinasi dengan lurah,” ujarnya. kompas.com

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim