ilustrasi:surabayadetik.com
Kasus dugaan penembakan aparat terhadap demonstran di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat dan dampak dibukanya ekplorasi sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah di Indonesia, menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur.
Terkait itu, Komisi A minta Gubernur Jatim Soekarwo segera mengiventarisasi semua jenis tambang di Jatim. Serta mengantisipasi munculnya konflik sosial di masyarakat.
“Jangan karena potensi konflik masih kecil sehingga dibiarkan. Sebab, konflik masyarakat itu ibarat api kalau kecil bermanfaat tapi kalau besar bisa jadi malapetaka,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu.
DPRD Jatim mencatat, eksploitasi tambang di Jatim yang berpotensi konflik adalah penambangan emas di Banyuwangi, penambangan pasir besi di Blitar dan eksploitasi migas. “Kami akan terjun ke lapangan melihat secara langsung, apakah keberadaan tambang-tambang itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau justru sebaliknya,” urai politisi asal Partai Golkar itu.
Pihaknya berharap, pemerintah dan seluruh stake holder mengedepankan prinsip manfaat bagi masyarakat Jatim. Ditambahkan, keberadaan tambang jangan hanya jadi lintasan kemakmuran bagi pemilik modal. Tapi harus bisa dirasakan masyarakat sekitar.
Sementara, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar menyebut, pemicu utama kasus pertambangan adalah masalah pengadaan lahan yang erat kaitannya dengan UU Pokok Agraria. Disebutkan, satu sisi daerah berlomba-lomba menggali potensi PAD sebesar-besarnya tapi menerjang aturan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kami mengimbau pemerintah bersikap arif dalam membuat kebijakan terkait ijin pertambangan, agar kasus konflik akibat pertambangan tidak terjadi di Jatim,” pungkasnya. suarasurabaya.net
