ilustrasi:kompas.com
Pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Timur mengambil keputusan menyangkut 12,7 persen pendapatan bruto daerah itu, untuk membiayai proyek infrastruktur.
Setiap kabupaten juga berhak atas hibah dana minimal Rp 5 miliar, untuk membiayai infrastruktur pedesaan dan kecamatan.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada upacara Hari Bakti Ke-66 Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2011 di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V, Waru, Sidoarjo.
Saat ini, sekitar 30-40 persen jalan di kabupaten perlu perbaikan, dan harus masuk dalam bagian perencanaan infrastruktur pusat.
Apalagi jalan kabupaten berfungsi sebagai penghubung, akan lemah jika kondisinya tak pernah baik sehingga mayarakat menderita karena ongkos angkut menjadi mahal. Kondisi ini juga akan berdampak pada harga barang.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, menyangkut evaluasi pembangunan di Jatim, perlu sinkronisasi program yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan bersinergi dengan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga biaya jadi murah.
“Banyak prgoram tidak sinkron pada saat pelaksanaan, meski awal perencanaan baik, ujar Soekarwo.
Pada kesempatan itu dia juga mengungkapkan tentang kekeringan yang terjadi karena sumur dangkal, sehingga saluran air ke areal pertanian macet. Akibatnya masyarakat mencari sendiri bentuk pengairan untuk mempertahankan pertaniaannya.
Persoalan ini menjadi perhatian serius dalam APBD Provinsi Jatim 2012. Apalagi, saat ini di Jatim baru 40 persen penduduk yang menikmati air bersih, sehingga produktivitas masyarakat berkurang, karena kualitas air yang tidak bagus. kompas.com
