ilustrasi: sindikasi.inilah.com
Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum siap mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke Malaysia, meskipun kebijakan moratorium sudah dicabut.
“Kami masih perlu waktu untuk mengirim TKI informal, minimal dalam satu bulan ini,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemprov Jatim Hary Soegiri di Surabaya.
Pihaknya mengakui bahwa, meski masa moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI informal ke Malaysia sudah berakhir mulai 1 Desember 2011 ini, namun belum bisa langsung mengirimkan tenaga kerja.
“Kami masih perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses pengiriman TKI dan tidak semudah yang dibayangkan,” ujar Sugiri mengungkapkan.
Persiapan yang diperlukan, lanjut Hary, yakni tentang kepastian kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Di samping itu, pihaknya merasa harus mempersiapkan langkah sebagai bentuk tanggung jawab yang jelas terhadap nasib TKI, yang mengalami kecelakaan kerja maupun tindak asusila.
Tidak hanya itu, pelaporan pemindahan lokasi kerja TKI di Malaysia juga harus dipikirkan matang-matang agar mobilitasnya mudah terdeteksi.
“Kami wajibkan setiap TKI memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) agar mudah terdeteksi keberadaannya,” ujar dia menegaskan.
Sementara itu, Hary juga mengaku pihaknya akan meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang ada di seluruh Jatim dan membentuk Satgas TKI ilegal untuk pencegahan pengiriman TKI ilegal, khususnya untuk tujuan ke Malaysia.
“Kami akan melakukan pengecekan mulai di tingkat kelurahan hingga gerbang pemberangkatan TKI, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara,” kata dia menegaskan. ANT
