ilustrasi: surabayapostonline
Gawatnya kondisi puluhan jembatan di Jawa Timur tampaknya belum akan berubah di 2012 nanti. Pasalnya, anggaran untuk jembatan– perbaikan dan perawatan– sangat minim baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Padahal, dari sisi ekonomi ambruknya jembatan akan memutus total potensi ekonomi di suatu wilayah.
Anggaran di Pemprov Jatim misalnya, dalam APBD Jatim 2012 Dinas PU Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp 603 miliar. Namun, untuk perbaikan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi dianggarkan Rp 10 miliar. Artinya, setahun hanya 1,5% dana yang di-pos-kan untuk jembatan.
Sementara di pemerintah daerah, perbandingan rata-ratanya, bila ada empat jembatan rusak, anggaran yang ada hanya cukup untuk stau jembatan saja.
“Sebagian besar yang diberitakan Surabaya Post kewenangannya ada di nasional, sehingga alokasi dananya dari pusat. Tetapi hingga saat ini belum ada dana turun untuk jembatan yang kewenangannya berada di nasional,” ujar Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Dachlan Karim.
Meski demikian, Dachlan menjamin kondisi jembatan yang ada di wilayah Jatim tetap dalam kondisi prima. “Kami hanya bisa menunggu ada alokasi dana dari pusat untuk perbaikan jembatan-jembatan itu. Sejauh ini memang kami kekurangan dana untuk melakukan perbaikan karena pusat tidak mengucurkannya,” ujarnya.
Namun diakui sejumlah jembatan kritis milik pusat yakni Jembatan Semampir, Kediri dan Jembatan Wringinanom, Probolinggo dan Jembatan Porong terus dipantau oleh pusat. Dinas PU Bina Marga Jatim sendiri mengaku tak bisa berbuat banyak karena menjadi kewenangan pusat. Namun, jika alokasi dana untuk perbaikan dikucurkan dari pusat pihaknya siap melakukan perbaikan.
Sementara untuk sejumlah jembatan di Mojokerto yang rawan tergerus akibat penambangan pasir, Dachlan mengatakan sudah membentengi pondasi jembatan dengan beton. Sehingga tanah yang digunakan untuk menyangga jembatan tidak mengakibatkan pondasi bergeser apalagi membuat jembatan ambruk.
“Kita terus berupaya melakukan koordinasi baik dengan daerah maupun dengan pusat. Tetapi selama ini dana untuk perbaikan jalan dan jembatan selalu tidak cukup,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, ada satu jembatan milik Pemkab Nganjuk yang sudah diusulkan untuk mendapatkan perbaikan dari Pemprov Jatim. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan perbaikan bisa dilakukan. Yang jelas, perbaikan jembatan yang masuk kategori rawan selalu terbentur alokasi dana. “Pemeliharaan dan perbaikan jalan di Jatim saja butuh Rp 1,6 miliar, tetapi anggaran untuk jalan tidak pernah sampai sebesar itu. Ini yang menjadi kendala, kalau dana ada perbaikan bisa dikerjakan,” tuturnya.
Sementara di Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki 4 jembatan yang kondisinya rawan ambruk karena termakan usia Pemkabnya hanya memiliki anggaran renovasi untuk 1 jembatan.
Untuk memperpanjang umurnya, Pemkab Sidoarjo memberi dua tiang penghalang agar jembatan hanya dilewati kendaraan kecil. Kepala Dinas PU Bina Marga Sidoarjo Sigit Setyawan menegaskan, saat ini Pemkab hanya memiliki anggaran pemeliharaan jembatan senilai Rp 212 juta. Anggaran sebesar itu hanya cukup untuk renovasi jembatan di Desa Balongbendo. Sementara 3 jembatan lain untuk sementara belum dianggarkan biaya pemeliharaannya. Menurutnya dua jembatan, yaitu Balongbendo dan Taman sudah waktunya dibongkar. Karena dua jembatan itu melalui sungai yang cukup lebar tanpa didukung kelayakan konstruksinya.
“Kita sudah usulkan anggaran biaya rehabilitasi jembatan Retatex di Balongbendo Rp 212 juta di dalam RAPBD 2012. Tapi belum tahu apakan disetujui dewan atau tidak. Masalahnya draf RAPBD 2012 hari ini (28/11) baru diserahkan ke dewan. Untuk rehab 3 jembatan yang lain belum, karena keterbatasan anggaran Pemkab. Sementara proyek PU Bina marga tahun depan juga cukup banyak,” ucap sigit Setyawan.
Sementara, terkait perawatan jembatan yang mulai rusak setelah digelontor lahar dingin dari Gunung Bromo, Pemkab Probolinggo sebenarnya sudah mengajukan paket dana ke pusat. Tetapi karena dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar sekitar Rp 255 miliar tidak juga cair, Pemkab Probolinggo merawat sendiri jembatan-jembatan penghubung antar desa itu.
“Karena dana rehab dan rekon yang kami ajukan ke pemerintah pusat tidak cair sepeser pun, kami tidak bisa berkutik,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Mashuri Effendi, Selasa (29/11) pagi.
Disinggung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak pasca erupsi Bromo, Pemkab pun menerapakan skala prioritas. “Yang kerusakannya tidak parah dan bisa diperbaiki sendiri, ya diperbaiki,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada 8 Februari 2011 lalu, Bupati Hasan Aminuddin mengirimkan surat (proposal) kepada Mensos dengan tembusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Intinya, demi memulihkan sarana dan prasarana umum, bantuan kerugian ternak, tanaman perkebunan dan kehutanan yang rusak, bantuan usaha tani dibutuhkan dana sekitar Rp 255 miliar.
Dana sebesar itu termasuk untuk rehab jalan dan jembatan Rp 18 miliar. Selain itu untuk pemulihan areal pertanian yang rusak (gagal panen) Rp 202 miliar. Untuk rehab infrastruktur pengairan (irigasi) sekitar Rp 24 miliar, dan jaringan pipa air bersih dan sarana pendidikan Rp 6 miliar.
Juga diusulkan dana rehab dan rekon di bidang kesehatan (4 Puskesmas) Rp 2 miliar, pemulihan tanaman perkebunan dan kehutanan Rp 732 miliar. Terakhir untuk mengganti ternak warga Tengger yang mati Rp 604 juta.
Kontraktor-Pemda Disalahkan
Kementerian Pekerjaan Umum menuding kontraktor proyek pembangunan, PT Hutama Karya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden ambrolnya Jembatan Mahakam II di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah daerah setempat juga disalahkan karena perawatan jembatan adalah tanggung jawab pemerintah setempat.
“Tapi jaminan konstruksi tanggung jawab kontraktor. Jaminannya selama 10 tahun,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto.
Hingga hari ini, Selasa (29/11) pencarian korban ambruknya Jembatan Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur terus dilakukan. Hingga pukul 12.00 tadi, total sudah 16 korban meninggal ditemukan. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah karena masih ada 30 orang lebih yang hilang. Hari ini, 18 penyelam profesional dikerahkan untuk membantu proses pencarian.
Pernyataan senada disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. “Jembatan itu usianya harus panjang,” kata Djoko Kirmanto di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Ahad lalu. “Ini langka, kenapa kok 10 tahun sudah ambruk.”
Djoko tak mau terburu-buru menyimpulkan pihak yang harus bertanggung jawab. Ia menunggu hasil investigasi tim Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
Adapun Djoko Murjanto menambahkan, tim independen membutuhkan waktu satu minggu guna mengungkap penyebab ambruknya jembatan pada Sabtu, sore 26 November, itu.
Wakil Ketua Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat, Muhidin Mohamad Said, mengatakan Dewan juga akan melakukan investigasi. Pihaknya juga akan memanggil Menteri Pekerjaan Umum, kontraktor, dan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan.
Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Ari Widiyantoro, membantah adanya kesalahan konstruksi dalam pembangunan Jembatan Mahakam II di Tenggarong. Ia meyakinkan, spesifikasi bangunan sudah sesuai dengan kontrak.
Ari mengungkapkan, ini adalah pertama kalinya jembatan yang dibangun Hutama Karya runtuh dalam usia yang sangat muda, 10 tahun. “Ini yang pertama, sebelumnya belum ada,” kata dia.
P T Hutama Karya (Persero), BUMN kontraktor yang membangun jembatan Kutai-Tenggarong (Kukar), mendata kerugian yang ditimbulkan akibat ambruknya jembatan Kukar mencapai Rp200 miliar.”Di 2001 lalu, ketika kami menyelesaikan pembangunan jembatan itu dan menyerahkannya ke pengelola, nilainya Rp 93 miliar. Jadi kalau dengan memperhitungkan inflasi dan kenaikan harga sekira 10 persen per tahun, maka nilai perkiraan kasarnya sekira Rp 200 miliar,” ungkapnya. surabayapost online
