ilustrasi: matanews.com
Memperingati Hari Guru ke-66 pada 25 November 2011, kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Sejumlah guru belum mendapatkan gaji layak.
Ikhwan Sumadi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur mengatakan seharusnya Pemerintah juga memberlakukan upah minimun guru sebagai standardisasi gaji. “Buruh saja sekarang digaji Rp 1 jutaan, sesuai UMK. Guru ada yang masih terima gaji Rp 100 ribu,” ujar Ikhwan.
Ia berharap ada aturan sekelas peraturan Pemerintah yang terkait dengan upah minimum guru. Usulan ini disampaikan lantaran tidak semua guru diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau digaji dari APBN/APBD. Guru tidak tetap atau honorer kategori II, misalnya. Mereka tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan tidak digaji dari APBN/APBD. Dengan demikian, ia tidak berhak atas tunjangan profesi pendidik (TPP). Alhasil, gaji yang diterimanya murni dari yayasan atau sekolah tempat ia mengajar. Para guru honorer II inilah yang masih belum diperhatikan Pemerintah.
“Kita minta ke Pemerintah agar guru honorer kategori II ini diperhatikan. Karena mereka ini yang justru pengabdian betul. Selama ini, baru guru kategori I yang diperhatikan,” kata Ikhwan.
Secara nasional, jumlah guru mencapai 2.791.000 orang, 400 ribu-500 ribu diantaranya di Jawa Timur. Sedangkan, total yang menerima TPP berjumlah 731.000 orang atau hanya 25 persen.
Padahal menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa setelah 10 tahun berlakunya UU tersebut, semua guru sudah harus bersertifikat. Tapi, hingga 6 tahun berlalu, belum ada 50 persen guru yang bersertifikat. suarasurabaya.net
