ilusreasi: koran-jakarta.com
Kenaikan jumlah penduduk di Jawa Timur perlu diwaspadai karena akan berdampak pada pembangunan. Pertambahan penduduk secara kuantitas tanpa disertai perimbangan kualitas manusia justru akan menambah beban bagi daerah.
Wakil Gbernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengungkapkan hal itu pada Peringatan Penduduk Dunia Tujuh Miliar dan Peluncuran Gardalila (Gerak dan Langkah Lini Lapangan) di Lenmark Surabaya.
“Kemiskinan, kelaparan, kesenjangan kesehatan, dan pendidikan adalah persoalan ekonomi, sosial, dan budaya, sebagai dampak tidak langsung dari bertambahnya jumlah penduduk,” katanya.
Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, penduduk Jatim saat ini mencapai 37,5 juta jiwa, sehingga berada pada posisi kedua dari 33 provinsi di Indonesia. Dari data BPS, hasil pengukuran kualitas manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2009 adalah 71,06. Data itu menunjukkan Jatim berada pada rangking 18 dari 33 provinsi.
Hasil tersebut menggambarkan kualitas sumber daya manusia di Jatim masih menyisakan berbagai persoalan, terutama bidang daya beli masyarakat.
Dari fenomena itu, kata Saifullah, pengendalian jumlah penduduk memiliki kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang juga bermuara pada kontribusi peningkatan kualitas penduduk. Terkait pengendalian jumlah penduduk, bukan hanya tanggung jawab BKKBN saja, melainkan seluruh sektor pemerintah maupun swasta yang memiliki andil harus terlibat.
Apalagi total kelahiran bayi atau Total Fertility Rate (TFR) di Jatim adalah 1,64, masih di bawah TFR nasional 2,41. Faktor ini salah satu peluang untuk mencapai jumlah penduduk yang seimbang pada tahun 2015. kompas.com
