ilustrasi: MICOM
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk diberi kewenangan menentukan harga gabah yang selama ini ditentukan oleh Bulog.
Usulan itu disampaikan sebagai bentuk kekecewan terhadap Bulog yang berkali-kali akan menjadikan beras impor untuk penganti beras raskin.
“Pangkas kewenangan Bulog. Alasan Bulog tidak mampu membeli gabah di petani karena harga terus naik, padahal harga sudah ditentukan oleh pemerintah,” kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Rabu (23/11).
Untuk itu, Gubernur telah berkirim surat ke Pemerintah Pusat agar diberi kewenangan menentukan harga beras sendiri yakni harga pasaran umum (HPU).
Dengan cara itu, Bulog tidak memiliki kewenangan dan sepenuhnya harga dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi. “Daerah yang tahu kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Selama ini Gubernur mengaku kecewa karena Bulog mengusulkan harga ke pusat. Namun saat harga diputuskan oleh pusat, harga di lapangan telah berubah karena telah naik. Bulog pun enggan membeli beras petani dengan harga pasaran tersebut, dengan alasan harga pembelian Bulog telah ditentukan pemerintah.
Dengan HPU nanti maka tidak ada permainan harga karena sudah disesuaikan dengan kondisi daerah.
Gubernur mengaku heran dengan Bulog Jatim yang ngotot beras impor untuk raskin. Padahal, stok beras saat ini di Jatim melimpah hingga 350 tibu ton di tingkat petani.
Kebutuhan raskin di Jatim tidak sampai sebesar itu, kalau dibutuhkan maka Bulog bisa membeli gabah ke petani. “Regulasinya sudah jelas,” ujarnya.
Untuk menentukan kewenangan itu, Pemprov bersama DPRD Jatim pada 29 November akan mendatangi Bulog di Jakarta guna mendiskusikan masalah tersebut. MICOM
